Soffi Amira
MerahPutih.com - Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyebutkan, ratusan ribu buruh akan turun ke jalan memperingati aksi May Day 2026 di seluruh Indonesia.
Sedangkan untuk wilayah Jakarta, rencananya aksi ini akan dilakukan di depan gedung DPR RI. Aksi May Day KSPI dan Partai Buruh ini tidak ikut ke dalam perayaan May Day di Monas.
“Perayaan May Day harus mengusung beberapa isu penting yang belum dijalankan oleh pemerintah dan pernah dijanjikan pada perayaan May Day yang lalu dalam pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto," kata Said Iqbal dalam konferensi pers yang dilakukan secara online, Jumat (17/4).
Terkait hal ini, ia mengaku pemerintah dan DPR RI sudah mengusulkan kepada Partai Buruh dan KSPI untuk tetap mengikuti perayaan May day, yang akan berlangsung di Monas. Lalu, Presiden RI, Prabowo Subianto, kemungkinan akan hadir.
Baca juga:
Ribuan Buruh Datangi DPR hingga Monas Hari Ini, Tuntut Penghapusan Outsourcing
Said menegaskan, pihaknya akan mempertimbangkan usulan itu jika mereka bisa bertemu langsung dengan Prabowo sebelum 1 Mei 2026 alias sebelum acara May Day digelar.
Sebab, pihaknya ingin menyampaikan secara langsung delapan tuntutan yang akan dibawakan selama hari buruh tersebut.
Delapan isu ini sendiri terdiri dari enam persoalan yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Prabowo pada aksi May Day 2025 lalu dan belum ditepati. Lalu, dua isu tambahan yang ingin disampaikan oleh para buruh.
Said Iqbal menyebutkan, isu yang diangkat dalam May Day 2026 berkembang menjadi delapan tuntutan utama.
Pertama, buruh kembali mendesak segera disahkannya RUU Ketenagakerjaan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.
Baca juga:
PT KAS Tepis Isu PHK Massal Buruh Mie Sedaap, Pabrik Masih Beroperasi
Kedua, menolak outsourcing dan upah murah (HOSTUM), yang dinilai merugikan buruh dan menghilangkan kepastian kerja.
Ketiga, reformasi pajak dengan menaikkan PTKP menjadi Rp7,5 juta serta menghapus pajak untuk THR, pesangon, JHT, dan pensiun.
Keempat, menghentikan ancaman PHK akibat dampak perang global dan kebijakan impor.
Said Iqbal mengungkapkan, bahwa saat ini sudah ada sekitar 10 perusahaan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur yang mulai membahas efisiensi tenaga kerja.
Kelima, yang belum dijalankan dan kembali diangkat isunya adalah sahkan RUU PPRT yang dijanjikan 3 bulan selesai, 1 tahun pun belum selesai-selesai.
Baca juga:
Menaker Monitor Isu PHK Buruh Mie Sedaap, KSPI Ingatkan Modus Hindari Bayar THR
Keenam, mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi. Ketujuh, menetapkan potongan tarif ojek online maksimal 10%, bukan 20%.
Terakhir, buruh mendesak ratifikasi Konvensi ILO No. 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja, khususnya terhadap perempuan.
KSPI mendesak pemerintah untuk memberikan subsidi BBM industri dalam jangka pendek selama dua hingga tiga bulan.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas biaya produksi hingga situasi rantai pasok global kembali normal.
Selain subsidi energi, buruh juga meminta pemerintah menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 9 atau 10 persen.
Penurunan pajak dinilai dapat membantu perusahaan tetap memasarkan produk dengan harga terjangkau tanpa harus memangkas jumlah karyawan.
Gejolak di Asia Barat yang telah berlangsung lebih dari satu bulan ini terus mengerek harga minyak dunia ke level tertinggi.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada biaya logistik dan harga komoditas global yang menjadi tulang punggung industri manufaktur di dalam negeri. (knu)
