Rapot Merah untuk Pemerintahan Jokowi

MerahPutih.com - Indonesia genap 22 tahun menjalankan Reformasi sekaligus untuk melakukan refleksi kritis terhadap perjalanan demokrasi pasca reformasi Tahun 1998.

Direktur Eksekutif The Indonesian Insitute, Center for Public Policy Research (TII) Adinda Tenriangke Muchtar mengatakan bahwa masyarakat sipil juga menikmati berkah reformasi dan kebebasan yang menyertainya.

Baca Juga

ICW Ingatkan Kejagung Tak Lindungi Eks Jampidsus Adi Toegarisman

Di sisi lain, hal ini tidak menjamin bahwa kritik dan rekomendasi dari masyarakat sipil dipertimbangkan dan berdampak dalam proses kebijakan. Apalagi masyarakat sipil dan kebebasan individu juga terancam dengan aturan seperti UU ITE, KUHP, dan juga KUHAP.

“Lepas dari tantangan yang ada, kita harus tetap optimis akan demokrasi. Masyarakat sipil harus tetap melakukan ‘checks and balances’ dan meneruskan aktivismenya dengan proaktif," jelas Adinda dalam keteranganya, Jumat (22/5).

Hal ini penting, tidak hanya untuk ikut meningkatkan kesadaran masyarakat, namun juga mengajak masyarakat luas untuk ikut serta terlibat dalam partisipasi politik sebagai bagian dari warga negara dan kewarganegaraan.

Selain itu, kolaborasi dengan beragam pihak sangat penting sebagai bagian dari strategi dan upaya bersama untuk menjaga agenda reformasi, mendorong bahwa sistem dan lembaga-lembaga demokrasi berfungsi sebagaimana mestinya.

"Termasuk menciptakan aktivisme yang berdampak positif dan berkelanjutan bagi demokrasi di Indonesia.” tegas Adinda.;

Dosen Universitas Islam Negeri Jakarta Ubedillah Badrun menilai, reformasi di Indonesia masih buruk. Ia mencontohkan Indeks Demokrasi Indonesia dalam soal kebebasan sipil nilainya menurut the economist masih 5,5. Seperti kasus lama yang tidak diselesaikan malah bertambah kasus baru, di antaranya penembakan 2 mahasiswa Universitas Haluuleo.

"Ditambah ekonomi memburuk dengan angka pertumbuhan ekonomi kwartal I 2020 hanya 2,97%. Korupsi makin parah, dari korupsi milyaran hingga triliunan rupiah, seperti kasus Harun Masiku dan kasus Jiwasraya," tegas Ubedilah Badrun.

Ubedilah menjelaskan pemerintah dan parlemen tidak memiliki upaya untuk tuntaskan agenda reformasi. Ia menyebut, pemerintah dan parlemen telah berkhianat, mereka tidak berupaya serius untuk tuntaskan agenda reformasi.

"Mereka sibuk untuk memenuhi agenda masing masing. Agenda reformasi atau agenda besar bangsa ini tidak dijalankan secara serius. Aktivis yang di parlemen dan yang di istana juga terjebak dalam oligarki sehingga nalar kritisnya hilang," jelas Ubedillah

Direktur LIMA Indonesia Ray Rangkuti menilai bahwa tidak salah jika ditegaskan setelah pernyataan mundur yang menandai jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998, 21 tahun kemudian publik menggemakan tagar Reformasi Dikorupsi.

Penegasan bahwa Reformasi Dikorupsi juga tidak berlebihan, sebab agenda-agenda reformasi memang mengalami kemunduran signifikan. Hal ini tampak nyata jika kita memerhatikan lemahnya penegakan HAM, menciutnya gerakan anti-korupsi, Parpol yang mempraktikkan nepotisme, pemerintah yang kurang transparan dan akuntabel, serta menguatnya politik identitas.

Dari segi fakta lapangan dan pembuatan aturan hukum, sebut Ray, DPR maupun pemerintah mengesankan langkah yang berlawanan dengan tujuan-tujuan awal reformasi. Sebut saja tentang UU KPK, Omnibus Law RUU Cipta Kerja, dan terakhir Perppu 1/2020 berkenaan penanganan COVID-19.

"Selain prosesnya yang mengindikasikan ketertutupan, substansi dalam aturan-aturan tersebut juga berlawanan dengan prinsip pemerintahan bersih dan baik serta tidak sejalan dengan kehendak publik," sebut Ray.

Pada sisi lain, Ray juga pesimis bahwa aktivis 98 yang masuk dalam kekuasaan mampu membawa agenda reformasi dalam kekuasaan.

Alih-alih membantu perwujudan cita-cita reformasi, yang tampak justru bahwa mereka menjadi bagian dari siklus serupa yang sebelumnya terjadi pada aktivis 66 atau angkatan-angkatan berikutnya yang masuk dalam kekuasaan.

"Simbol-simbol perjuangan 98 banyak digunakan untuk menarik dukungan demi mendapatkan kekuasaan, tetapi setelahnya mereka banyak tidak peduli pada upaya perwujudan agenda reformasi," imbuh dia.

Baca Juga

Polisi-TNI Gelar Patroli Pastikan Warga tak Takbiran Keliling dan Salat Id Berjamaah

Ray berharap agat pemerintah mah berbenah diri dan tak mengecewakan semangat reformasi.

"Pemerintah mesti menciptakan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Seperti keadilan hukum, ekonomi dan sosial," tutup Ray. (Knu)