Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Ada dua keinginan penyelenggaran waktu Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), membuat organisasi keagamaan ini menuai pro dan kontrak di internal. Teranyar, keputusan Rais Aam PBNU Kiai Haji Miftachul Ahyar memajukan jadwal pelaksanaan Muktamar Ke-34 NU dari tanggal 23—25 Desember menjadi 17 Desember digugat ke pengadilan oleh dua kader NU Provinsi Lampung.
Dilansir Antara, gugatan majunya Muktamar, diajukan Rais Syuriyah PWNU Lampung K.H. Muhsin Abdullah dan Katib Syuriah PWNU Lampung Basyarudin Maisir melalui LBH NU Provinsi Lampung ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Senin (6/12). Gugatan tersebut telah terdaftar dengan nomor perkara 211/Pdt.G/2021/PN Tjk.
Baca Juga:
Muktamar NU Ke-34 Terimbas PPKM Level 3, PBNU Gelar Musyawarah Terbatas
Selain memohon pengadilan membatalkan keputusan pimpinan tertinggi di NU tersebut, dua penggugat juga ingin Rais Aam dihukum dengan cara meminta maaf melalui media cetak dan elektronik nasional serta lokal selama 7 hari berturut-turut.
Hari ini, penentuan waktu muktamar secara resmi juga akan ditetapkan melalui Konferensi Besar (Konbes) NU yang digelar di Jakarta, Selasa (7/12), dengan mengundang seluruh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), mutasyar, a’wan, syuriah, tanfiziah, badan, dan lembaga otonom di PBNU yang diundang oleh Rais Aam PBNU K.H. Miftachul Akhyar bukan oleh Ketum PBNU.
Dilansir nu.or.id, Rais Syuriyah PCINU Australia-Selandia KH Nadirsyah Hosem atau yang biasa disapa Gus Nadir berpesan agar NU tetap bisa menjaga persatuan.
"Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari mengimbau, agar kita melakukan rekonsiliasi, merekatkan tali persaudaraan dalam bersikap dan berperilaku, bersikap santun, mencegah saling bermusuhan, dan jangan saling memutuskan hubungan," katanya mengutip pesan KH Hasyim Asy’ari dalam kitab Risalah Ahlusunnah wal Jama’ah.
Ia mengatakan, terkait isu tarik ulur pelaksanaan Muktamar Ke-34 NU, Gus Nadir mengajak agar warga NU tetap mengedapankan etika dan berperasangka baik kepada pihak manapun. Baginya, bukan saatnya untuk menyalahkan salah satu pihak, ataupun membenarkan salah satunya.
"Siapapun yang membawa ke jalan yang benar, maka itu lah jalan yang benar, jalan yang sudah digariskan oleh Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari," imbuh pengajar di Fakultas Hukum Universitas Monash, Australia itu.
Muktamar Ke-34 NU sebelumnya dijadwalkan pada 23-25 Desember 2021 di Provinsi Lampung. Namun, dikarenakan Pemerintah akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, maka pelaksanaan muktamar dijadwalkan ulang. Usulnya, Muktamar digelar pada Januari tahun 2022.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj menyatakan bahwa pelaksanaan Muktamar Ke-34 NU akan terus berjalan, dan siapa pun kader NU berhak mencalonkan diri.
"Muktamar jalan, semua kader NU berhak mencalonkan diri," kata Said Aqil singkat, usai melakukan penandatanganan kerja sama antara PBNU dengan Qatar untuk pembangunan 100 masjid dan 10 rumah sakit, di Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (5/12).
Ketua Tanfiziah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung sekaligus Ketua Panitia Daerah Muktamar Ke-34 NU, Prof Mohammad Mukri menegaskan kesiapan daerah ini untuk menyelenggarakan muktamar.
"Lampung itu kalau ditanya siap atau tidak, saya tidak pernah katakan tidak siap," kata Prof Mukri pada konferensi pers PWNU se-Indonesia dalam menyongsong Muktamar Ke-34 NU yang diselenggarakan secara virtual.
Bahkan, kesiapan Lampung sebagai tuan rumah penyelenggaraan Muktamar Ke-34 NU sudah dipersiapkan sejak tahun 2020. Pada dasarnya, Lampung sudah disiapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan muktamar pada 2020. Bahkan, muktamar tersebut digelar secara besar.
"Jadi muktamar 2020 itu dihadiri orang dengan jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan muktamar 2021," ujarnya. (Pon)
Baca Juga:
Muktamar NU Digelar 23-25 Desember, Pemilihan Ketum Lewat One Man One Vote
