Raker Perdana Menteri Komdigi Meutya Hafid dengan Komisi I DPR

Didik SetiawanDidik Setiawan - Selasa, 05 November 2024
Raker Perdana Menteri Komdigi Meutya Hafid dengan Komisi I DPR

Merahputih.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid (tengah) bersama Wamenkomdigi Nezar Patria (kiri) dan Angga Raka Prabowo (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (5/11/2024).

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengikuti rapat perdana bersama Komisi I DPR. Dalam rapat itu, Meutya didampingi Wamenkomdigi Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo. Raker tersebut menyampaikan soal perubahan nomenklatur dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi.

Rapat juga membahas rencana program 100 hari kerja dan kesiapan Pilkada Serentak 2024 Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi). Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPR Utut Adianto dan dihadiri anggota Komisi I DPR. (MP/Didik Setiawan).

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid (tengah) bersama Wamenkomdigi Nezar Patria (kiri) dan Angga Raka Prabowo (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (5/11/2024). Rapat tersebut membahas rencana program 100 hari kerja dan kesiapan Pilkada Serentak 2024 Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid (tengah) bersama Wamenkomdigi Nezar Patria (kiri) dan Angga Raka Prabowo (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (5/11/2024). Rapat tersebut membahas rencana program 100 hari kerja dan kesiapan Pilkada Serentak 2024 Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (5/11/2024).
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (5/11/2024).
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid (tengah) bersama Wamenkomdigi Nezar Patria (kiri) dan Angga Raka Prabowo (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (5/11/2024).
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid (tengah) bersama Wamenkomdigi Nezar Patria (kiri) dan Angga Raka Prabowo (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (5/11/2024).
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (5/11/2024).
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (5/11/2024).
#Menteri Komunikasi Dan Digital #Meutya Hafid #DPR
Ditulis Oleh

Didik Setiawan
"Fotografi adalah kisah yang gagal diceritakan melalui kata-kata". – DS

Berita Terkait

Indonesia
Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
Komisi VIII meminta pemerintah memastikan dua syarikah penyedia layanan haji yang ditunjuk memperbaiki kinerja dan menyerahkan seluruh dokumen kontraktual
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 47 menit lalu
Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
Indonesia
DPR INgatkan Revisi UU ASN Harus Komprehensif, Bukan Cuma Soal Pengawas Tapi Juga Kepastian Status Honorer
UU ASN membagi ASN menjadi PNS dan PPPK
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 47 menit lalu
DPR INgatkan Revisi UU ASN Harus Komprehensif, Bukan Cuma Soal Pengawas Tapi Juga Kepastian Status Honorer
Indonesia
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad dukung usulan PPPK diangkat jadi PNS, dinilai beri kepastian, kesejahteraan, dan karier yang lebih baik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 Oktober 2025
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
Indonesia
Hari Santri Jadi Momen Krusial! Pemerintah Diingatkan Agar Pendidikan Keagamaan Tidak Terlupakan dalam Revisi UU Sisdiknas
Beberapa isu utama revisi UU Sisdiknas yang menjadi sorotan Fikri meliputi kodifikasi undang-undang, penegasan posisi pendidikan keagamaan dan pesantren
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momen Krusial! Pemerintah Diingatkan Agar Pendidikan Keagamaan Tidak Terlupakan dalam Revisi UU Sisdiknas
Indonesia
Politikus DPR Usulkan Pelajaran Bahasa Portugis Diujicobakan di NTT
Hetifah juga meminta pemerintah memperhatikan dampak implementasinya terhadap kurikulum yang sudah padat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Oktober 2025
Politikus DPR Usulkan Pelajaran Bahasa Portugis Diujicobakan di NTT
Indonesia
DPR Sebut 'Gimmick' AMDK Berlabel 'Air Pegunungan' Bentuk Pelecehan Kedaulatan Negara, Menteri Jangan Hanya Mengimbau Masyarakat
Hanif mengingatkan publik agar tidak mudah tertipu dengan label "air pegunungan"
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Oktober 2025
DPR Sebut 'Gimmick' AMDK Berlabel 'Air Pegunungan' Bentuk Pelecehan Kedaulatan Negara, Menteri Jangan Hanya Mengimbau Masyarakat
Indonesia
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
Usman menekankan perlunya pengawasan yang ketat untuk memastikan implementasi penurunan HET di lapangan berjalan tanpa penyimpangan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
Unggahan tersebut terbilang populer dengan lebih dari 12.400 tanda suka dan 2.400 komentar
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
Indonesia
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Prinsip utama adalah mendukung kebijakan pendidikan yang mampu meningkatkan daya saing global
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Indonesia
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
Penting untuk dipastikan bahwa pengajaran bahasa Portugis, sama seperti bahasa asing lainnya, memiliki landasan dan tujuan yang kuat
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
Bagikan