Raker Panglima TNI dan Menteri Pertahan dengan Komisi I DPR Bahas Kesejahteraan Prajurit TNI

Didik SetiawanDidik Setiawan - Rabu, 30 April 2025
Raker Panglima TNI dan Menteri Pertahan dengan Komisi I DPR Bahas Kesejahteraan Prajurit TNI

Merahputih.com - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kanan) dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kiri) beserta jajaran mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Rapat digelar di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto.Dalam rapat tersebut, hadir pula KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, dan KSAU Marsekal Tonny Harjono. Sementara itu, pimpinan Komisi I yang hadir terdiri dari Budi Djiwandono, Dave Laksono.

Rapat tersebut membahas mengenai kebutuhan dan kesejahteraan prajurit TNI yang bertugas di daerah perbatasan dan penugasan, serta isu-isu strategis mengenai pertahanan dan keamanan nasional. (MP/Didik Setiawan).

#TNI #Panglima TNI #DPR #Menteri Pertanian #Sjafrie Sjamsoeddin
Ditulis Oleh

Didik Setiawan

"Fotografi adalah kisah yang gagal diceritakan melalui kata-kata". – DS

Berita Terkait

Indonesia
SETARA Institute Kritik Rencana Libatkan TNI dalam Penanggulangan Terorisme
Rencana pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme tuai kritik. SETARA Institute menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan supremasi sipil dan sistem peradilan pidana.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
SETARA Institute Kritik Rencana Libatkan TNI dalam Penanggulangan Terorisme
Indonesia
Lantik Noe Vokalis Letto Jadi Tenaga Ahli Urusan Geopolitik, Kemhan: Faktor Kompetensi dan Rekam Jejak
Tidak ada kaitan latar belakang keluarga, pandangan pribadi, maupun faktor non-institusional
Frengky Aruan - Minggu, 18 Januari 2026
Lantik Noe Vokalis Letto Jadi Tenaga Ahli Urusan Geopolitik, Kemhan: Faktor Kompetensi dan Rekam Jejak
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : TNI Kini Bisa Audit Penggunaan Dana Desa karena Sering Digunakan Kades untuk Memperkaya Diri
Diketahui, video merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9 persen.
Dwi Astarini - Minggu, 18 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA] : TNI Kini Bisa Audit Penggunaan Dana Desa karena Sering Digunakan Kades untuk Memperkaya Diri
Indonesia
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
RUU ini mengadopsi dua metode perampasan aset, yakni conviction based forfeiture dan non-conviction based forfeiture.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
Indonesia
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Bencana banjir dan longsor merusak lahan pertanian juga menghancurkan hasil panen, benih yang telah ditanam, serta sarana produksi pertanian lainnya.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Indonesia
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset dirancang agar perampasan dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
Indonesia
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Yang jelas, tunjangan dan hak keuangannya harus sama karena tugasnya juga sama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Indonesia
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Selain RUU Perampasan Aset, Komisi III juga berencana memulai pembahasan RUU Hukum Acara Perdata (Haper) secara terpisah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Indonesia
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Daerah-daerah yang masih tertinggal, seperti sebagian wilayah di Pulau Sumbawa, harus menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Berita Foto
Raker Komisi IV DPR Bahas Upaya Pemulihan Pascabencana Banjir Sumatera
Mnetan Amran Sulaiman, Menhut, Raja Juli Antoni dan Menteri KKP, Wahyu Sakti Trenggono saat Raker dengan Komisi IV DPR, di Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 14 Januari 2026
Raker Komisi IV DPR Bahas Upaya Pemulihan Pascabencana Banjir Sumatera
Bagikan