Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Raker Komisi V dan Menteri PU Bahas Efisiensi Anggaran Tahun 2025

Didik SetiawanDidik Setiawan - Kamis, 06 Februari 2025
Raker Komisi V dan Menteri PU Bahas Efisiensi Anggaran Tahun 2025

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo (kiri), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (kedua kiri), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto (kedua kanan) dan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman (kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Rapat kerja tersebut membahas tentang efisiensi anggaran 2025 dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, BMKG dan BNPP/Basarnas. Anggaran Kementerian PU dipangkas Rp 81,38 triliun sehingga hanya tersisa RP 29,57 triliun untuk tahun 2025.(MP/Didik Setiawan).

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo (kiri), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (kedua kiri), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto (kedua kanan) dan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman (kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo (kiri), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (kedua kiri), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto (kedua kanan) dan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman (kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo (kiri), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (kedua kiri), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto (kedua kanan) dan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman (kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo (kiri), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (kedua kiri), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto (kedua kanan) dan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman (kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo (kiri), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (kedua kiri), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto (kedua kanan) dan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman (kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo (kiri), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (kedua kiri), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto (kedua kanan) dan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman (kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo (kiri), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (kedua kiri), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto (kedua kanan) dan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman (kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo (kiri), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (kedua kiri), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto (kedua kanan) dan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman (kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
#DPR #Komisi V DPR #Menteri PU Dody Hanggodo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Didik Setiawan

Didik Setiawan
"Fotografi adalah kisah yang gagal diceritakan melalui kata-kata". – DS
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Kasat di Tangerang Diduga Terlibat Peredaran Narkoba, DPR Desak Pemecatan
Kasus tersebut harus menjadi momentum bagi Polri untuk melakukan evaluasi dan pembenahan internal secara menyeluruh.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
Kasat di Tangerang Diduga Terlibat Peredaran Narkoba, DPR Desak Pemecatan
Indonesia
DPR Ingatkan Transisi Kepemimpinan di BI Tidak Ganggu Stabilitas Sistem Keuangan
Siapa pun yang terpilih menjadi Gubernur Bank Indonesia harus mampu menjaga independensi bank sentral sebagaimana diamanatkan undang-undang
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
DPR Ingatkan Transisi Kepemimpinan di BI Tidak Ganggu Stabilitas Sistem Keuangan
Indonesia
Pekerjaan Rumah Gubernur BI Baru Pengganti Perry Warjiyo
Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri Perry dan akan memprosesnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
Pekerjaan Rumah Gubernur BI Baru Pengganti Perry Warjiyo
Indonesia
Warga Diduga Maling Ayam Dikeroyok Hingga Meninggal, DPR Desak Proses Hukum Transparan
Peristiwa yang diduga bermula dari tuduhan pencurian ayam itu merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak dapat dipandang sebagai kejadian biasa.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
Warga Diduga Maling Ayam Dikeroyok Hingga Meninggal, DPR Desak Proses Hukum Transparan
Indonesia
DPR Tunggu Nama Pengganti Gubernur BI Perry Warjiyo Buat Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal mengingatkan agar proses transisi Gubernur BI tidak mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
DPR Tunggu Nama Pengganti Gubernur BI Perry Warjiyo Buat Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan
Indonesia
DPR Tunggu Nama Calon Gubernur BI dari Prabowo Susun Jadwal Fit Proper Test
DPR RI belum menyusun jadwal fit and proper test calon Gubernur BI pengganti Perry Warjiyo karena Presiden Prabowo belum mengajukan nama kandidat.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Juli 2026
DPR Tunggu Nama Calon Gubernur BI dari Prabowo Susun Jadwal Fit Proper Test
Indonesia
DPR Minta Operator tak Cari Celah setelah Putusan MK soal Kuota Internet Tetap Aktif
Putusan MK harus diterapkan sesuai dengan semangat perlindungan konsumen.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
DPR Minta Operator tak Cari Celah setelah Putusan MK soal Kuota Internet Tetap Aktif
Indonesia
Pemerintah Resmi Ajukan Usulan Kewarganegaraan Ganda WNI, Bola Panas Kini di DPR
Pemerintah ajukan usulan dwi kewarganegaraan terbatas untuk talenta diaspora strategis. Bola panas kini di DPR untuk pembahasan revisi UU Kewarganegaraan.
Wisnu Cipto - Jumat, 24 Juli 2026
Pemerintah Resmi Ajukan Usulan Kewarganegaraan Ganda WNI, Bola Panas Kini di DPR
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Jelaskan Rencana Pembentukan Universitas Republik Indonesia, Belum Pernah di Rapatkan
Komisi X akan meminta penjelasan langsung kepada pemerintah dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi setelah DPR memasuki masa sidang berikutnya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Juli 2026
DPR Desak Pemerintah Jelaskan Rencana Pembentukan Universitas Republik Indonesia, Belum Pernah di Rapatkan
Indonesia
RUU Satu Data Indonesia Jadi Usul Inisiatif DPR, Begini Pengertian dan Isinya
Penyelenggara Satu Data Indonesia diantaranya adalah pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Satu Data Indonesia, yang dilaksanakan di tingkat pusat dan di tingkat daerah
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Juli 2026
RUU Satu Data Indonesia Jadi Usul Inisiatif DPR, Begini Pengertian dan Isinya
Bagikan