Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Survei Center for Political Communication Studies (CPCS) menunjukkan elektabilitas PDIP menurun, sementara Partai Demokrat naik. KLB yang terkesan sangat dipaksakan dan memilih Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum yang bukan kader Demokrat,mengundang simpati dari masyarakat.
"Elektabilitas PDIP jeblok, sebaliknya Demokrat yang melesat, begitu pula dengan PKS dan PSI elektabilitasnya bergerak naik dalam 4 bulan terakhir," kata Direktur Eksekutif CPCS Tri Okta SK, dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (23/3).
Baca Juga:
Respons Anak Buah AHY Soal Sertifikat Aset Partai Demokrat Atas Nama Pribadi
Elektabilitas partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mencapai 7,3 persen. Hal itu mengalami kenaikan dibandingkan survei sebelumnya yang mencapai 3,5 persen.
Kenaikan elektabilitas Partai Demokrat beriringan dengan kenaikan elektabilitas AHY sebagai ketua umum partai dari sebelumnya 1,9 persen (November 2020), kini mencapai 6,3 persen.
Lonjakan elektabilitas AHY tidak bisa dilepaskan dari upaya sejumlah kalangan yang melibatkan pihak Istana untuk melengserkan kepemimpinannya.
"Partai Demokrat yang notabene partai oposisi menjadi incaran untuk dijinakkan dan ditarik masuk ke dalam koalisi pemerintahan yang sudah sangat gemuk. Figur AHY yang terzalimi mengingatkan saat ayahnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) naik ke panggung kekuasaan pada tahun 2004," kata Okta dikutip Antara.
Dalam hasil survei pada tanggal 5—15 Maret 2021 menunjukkan elektabilitas partai besutan Megawati Soekarnoputri itu mencapai 23,9 persen. Elektabilitas PDIP menurun dibandingkan survei sebelumnya yang mencapai 30,4 persen pada bulan November 2020. Kendati PDIP mengalami penurunan, elektabilitas PDIP tetap berada di posisi teratas.
"Dengan elektabilitas yang masih tinggi, PDIP berpeluang menang lagi pada Pemilu 2024. Namun, Demokrat bisa menjadi tantangan bagi PDIP," katanya.
Survei CPCS juga mencatat elektabilitas PDIP selama 1 tahun selalu menurun. Pada survei bulan Maret 2020 elektabilitas PDIP mencapai 31,7 persen, turun menjadi 29,2 persen (Juli 2020) dan 30,4 persen (November 2020), sekarang turun lagi menjadi 23,9 persen.
Demokrat dari 4,6 persen (Maret 2020) turun menjadi 3,8 persen (Juli 2020) dan 3,5 persen (November 2020), kini melejit menjadi 7,3 persen. Selain Demokrat, PKS, PSI, dan Partai Ummat yang dipimpin oleh Amien Rais juga mengalami kenaikan. PKS dari 6,7 persen (Maret 2020) turun menjadi 5,7 persen (Juli 2020) dan 5,5 persen (November 2020), naik lagi menjadi 6,4 persen.
Sementara PSI dari 2,8 persen (Maret 2020) naik menjadi 4,1 persen (Juli 2020) dan 4,3 persen (November 2020), terus naik menjadi 4,5 persen. Ummat memulai debut dengan 0,1 persen (November 2020) kini mencapai 1,5 persen, melampaui PAN (1,1 persen).
Sementara itu posisi runer-up, elektabilitas Partai Gerindra juga terus menurun. Dari 14,5 persen (Maret 2020) turun menjadi 13,7 persen (Juli), 13,2 persen (November), kemudian kembali turun menjadi 12,7 persen (Maret 2021).
Begitu pula partai lainnya, seperti Golkar (8,9 persen/8,3 persen/8,1 persen/8,0 persen). Di papan tengah PKB (5,9 persen/5,8 persen/5,6 persen/5,3 persen), NasDem (2,9 persen/3,9 persen/3,7 persen/3,5 persen), PPP (3,1 persen/2,8 persen/2,6 persen/2,4 persen), dan PAN (1,6 persen/1,4 persen/1,2 persen/1,1 persen).
Pada papan bawah Hanura (0,9 persen/0,8 persen/0,7 persen/0,6 persen), Perindo (0,7 persen/0,6 persen/0,5 persen/0,4 persen), Gelora (0 persen/0 persen/0,2 persen/0,3 persen), dan Berkarya (0,6 persen/0,5 persen/0,4 persen/0,2 persen). PBB, PKPI, Garuda, dan Masyumi tidak mendapat dukungan, dan sisanya tidak tahu/tidak jawab 21,9 persen.
Survei CPCS dilakukan pada tanggal 5—15 Maret 2021 dengan jumlah responden 1.200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Survei dilakukan melalui sambungan telepon terhadap responden yang dipilih secara acak dari survei sebelumnya sejak 2019. Margin of error survei sebesar plus minus 2,9 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen. (Knu)
Baca Juga:
Dipecat, Bekas Ketua DPC Partai Demokrat Halut Gugat AHY Rp5 Miliar
