Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Uni Eropa (UE) berencana meloloskan sanksi putaran keenam terhadap Rusia pada pertemuan Dewan Urusan Luar Negeri UE berikutnya. Dewan itu menjadwalkan pertemuan pada 10 Mei dan 16 Mei mendatang.
Namun, sebelum sanksi diketok, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekret mengenai sanksi balasan ekonomi pada berbagai negara dan organisasi dan individu yang selama ini memberikan sanksi pada Rusia.
Baca Juga:
Isu Perang Rusia Ukraina Jadi Ujian Kepemimpinan Indonesia Dalam G20
Moskow menyebutnya, saksi tersebut ditujukan pada "aksi tak bersahabat dari negara asing dan organisasi internasional tertentu.
Dalam dokumen itu tidak disebutkan secara terperinci individu atau lembaga mana saja yang terkena sanksi. Menurut dekret, Rusia akan melarang ekspor produk dan bahan material bagi individu dan lembaga.
Dekret juga mencakup larangan transaksi dengan individu dan perusahaan asing serta izin bagi rekanan Rusia untuk tidak memenuhi kewajiban terhadap mereka.
Berdasarkan dekret, pemerintah Rusia memiliki 10 hari untuk menyusun daftar individu dan perusahaan asing yang akan dikenai sanksi.
Pemerintah juga akan menentukan "kriteria tambahan" untuk sejumlah transaksi yang dapat dijadikan subjek pembatasan.
Sebelumnya, Kepala Diplomat Josep Borrell mengatakan, UE berharap untuk mengekang ekspor energi Rusia sebagai bagian dari upaya memberi sanksi kepada Moskow atas invasi ke Ukraina.
Komisi Eropa itu, cabang eksekutif UE, diperkirakan akan mengusulkan paket sanksi Uni Eropa minggu ini, termasuk kemungkinan embargo untuk membeli minyak Rusia.
Sanksi itu merupakan sebuah tindakan yang akan membuat Moskow kehilangan aliran pendapatan yang besar, tapi sejauh ini sanksi itu telah memecah belah negara-negara Uni Eropa.
Borrell, yang memimpin pertemuan Dewan Urusan Luar Negeri, mengatakan dia berharap UE akan dapat mengambil "langkah-langkah untuk membatasi impor ini secara signifikan" tapi mengakui sejauh ini tidak ada kesepakatan dari semua anggota.
"Tapi saya yakin bahwa, setidaknya terkait dengan impor minyak, kesepakatan ini akan mungkin terjadi antara sekarang dan pertemuan Dewan berikutnya," katanya. (*)
Baca Juga:
Langkah Jokowi Undang Presiden Ukraina ke G20 dan Tolak Beri Bantuan Senjata Tepat
