Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Konflik Rusia dan Ukraina semakin terasa di penyelenggaraan G20. Padahal saat ini, Indonesia menjabat sebagai Presidensi G20. Amerika Serikat dan sekutunya, terutama anggota G20 dari Eropa, akan melakukan boikit pada berbagai pertemuan yang dihadiri Rusia.
Presiden Joko Widodo, yang memegang kekuasaan Presidensi G20, telah melalukan pembicaraan dengan Ukraina dan Rusia, serta mengundang keduanya untuk hadir di KTT G20 Bali.
Baca Juga:
Langkah Jokowi Undang Presiden Ukraina ke G20 dan Tolak Beri Bantuan Senjata Tepat
"Isu Rusia ke Ukraina ini menjadi batu uji atas kepemimpinan Indonesia dalam G20, jika Indonesia bisa melalui ini dengan baik dampaknya akan luar biasa bagi reputasi maupun perekonomian Indonesia," kata Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) dan Co-Chair C20 Indonesia (mitra resmi G20 dari organisasi masyarakat sipil) Aryanto Nugroho dikutip Antara.
Ia mengatakan, isu Rusia ke Ukraina sedikit banyak dipastikan akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional dan kawasan. Namun krisis kemanusiaan harus menjadi perhatian yang terutama dan di atas kepentingan lainnya.
"Ini sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Itulah mengapa C20 juga mendesak anggota G20 untuk berperan aktif menghentikan agresi militer Rusia ke Ukraina," katanya.
Ia mengemukakan, sejauh ini dalam mengikuti perkembangan pembahasan di sejumlah kelompok kerja G20, sejumlah isu dan prioritas tetap dibahas sesuai jadwal dan cukup mendapatkan atensi.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan Presidensi G20 Indonesia akan selalu menjaga dialog antara negara anggota.
"Karena, sekali lagi, G20 dibangun di atas konsensus, dan semaksimal mungkin untuk mencapai konsensus tentang isu-isu yang sangat penting bagi ekonomi global, stabilitas, dan kemakmuran," kata Febrio dalam CSIS Global Dialogue 2022.
Febrio mengatakan, perang di Ukraina membuat pemulihan ekonomi global berpotensi melambat dan menjadi lebih kompleks untuk dilakukan.
Perang juga telah meningkatkan inflasi di banyak negara sehingga bank sentral perlu mengambil tindakan untuk memastikan harga komoditas tetap stabil.
"Bank sentral juga perlu tetap berkomitmen untuk melakukan komunikasi yang jelas dengan satu sama lain tentang sikap kebijakan mereka," katanya.
Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan apresiasi patut diberikan pada upaya diplomasi Presiden Joko Widodo yang berbicara dengan sejumlah kepala negara, termasuk Rusia dan Ukraina, agar perang segera dihentikan di Ukraina.
"Harapan Presiden yang menghimbau agar perbedaan antarnegara bisa diselesaikan secara damai selaras dengan amanat yang termaktub dalam Pasal 2 ayat 3 Piagam PBB,” kata Hikmahanto.
Ia mengatakan apresiasi juga patut diberikan kepada Presiden Jokowi yang menolak dengan tegas permintaan bantuan senjata dari Presiden Zelenskyy.
Jokowi dengan tepat menolak permintaan itu atas dasar konstitusi dan prinsip politik luar negeri RI yang bebas dan aktif, kata akademisi yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Jenderal A Yani itu.
"Pembukaan UUD 1945 menyebutkan salah satu alasan dibentuknya pemerintah RI adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia," katanya.
Presidensi G20 Indonesia menyelenggarakan lusinan konsultasi dengan negara anggota untuk menemukan pendekatan terbaik dalam menavigasi dampak perang di Ukraina, sambil tetap berfokus melakukan pemulihan ekonomi dari dampak COVID-19. (Knu)
Baca Juga:
Presiden Joe Biden Tolak Kehadiran Putin di G20
