Raden Yusuf Nayamenggala
MerahPutih Nasional - Selain berunjuk rasa di depan Bunderan Hotel Indonesia dan kantor Balai Kota, puluhan tukang ojek ibukota yang tergabung dalam organiasi Front Transportasi Jakarta (Frontjak) juga menyambangi kantor DPRD DKI Jakarta.
Dalam aksi unjuk rasa pada Kamis siang (8/1) tuntutan yang diserukan warga DKI jakarta adalah mendesak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mencabut dan membatalkan Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2014 tentang larangan melintasi Bunderan HI dengan sepeda motor.
"Jalan itu milik rakyat, milik pemotor juga, bukan milik para pengusaha, pejabat bermobil saja," kata para demonstran.
Ditepi lain, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Martinus Sitompul menilai Larangan kendaraan roda dua melintas di Jl MH Thamrin atau Hotel Indonesia (HI) hingga Jl Medan Merdeka Barat yang sudah diuji coba sejak 17 Desember 2014 lalu, terbukti efektif mengurangi kemacetan di jalan protokol tersebut. Bahkan, selain mengurangi kemacetan, kebijakan ini juga mempernyaman pejalan kaki pengguna pedestrian yang selama ini jalurnya sering diserobot pemotor.
"Dari hasil kajian, kebijakan pembatasan untuk jenis kendaraan tertentu dapat mengurangi simpul-simpul kemacetan dan meningkatkan kenyamanan pengguna jalan " katanya di Mapolda Metro Jaya.
BACA JUGA: Puluhan Tukang Ojek Demo Menolak Arteri Bebas Motor
Menurut Martinus, pihak Polda Metro Jaya sangat mendukung kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta ini. Karena memang cukup efektif mengurangi kemacetan.
"Kita akan dukung. Efektivitas dari pelarangan sepeda motor ini mencapai 30 persen pengurangan tingkat kemacetannya. Harapannya sampai 50 persen,” tandasnya.
Seperti diketahui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan kebijakan melarang motor melintasi jalur Bunderan HI pada tanggal 17 Desember silam. (bhd)
Follow Twitter kami di @MerahPutihcom
Like FanPage Facebook kami di MerahPutih.com
