Puluhan Rektor Kampus Soloraya Deklarasi Damai Pilpres

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 29 Desember 2023
Puluhan Rektor Kampus Soloraya Deklarasi Damai Pilpres

Deklarasi damai pemilu dikuti 21 rektor kampus Soloraya diadakan di Kampus UNS Surakarta, Jumat (29/12). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sebanyak 21 rektor perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) Soloraya deklarasi pemilu damai di halaman kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah, Jumat (29/12).


Deklarasi pemilu damai dipimpin Rektor UNS Jamal Wiwoho dengan membacakan lima poin, yakni mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; menghormati perbedaan pendapat dan perbedaan aspirasi politik tanpa merendahkan martabat pihak lain; menolak segala bentuk kekerasan, Intimidasi, ujaran kebencian, dan hoaks atas dasar SARA, intoleransi, dan radikalisme dalam penyelenggaraan pemilu yang dapat merusak perdamaian dan keharmonisan masyarakat.

Baca Juga:

Kasus Kejahatan di Solo Sepanjang 2023 Didominasi Pencurian Kendaraan

Kemudian menjadikan pemilu sebagai momentum untuk memperkuat demokrasi Indonesia; tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Kampus yang mengikuti deklarasi damai dari PTN/PTS, yakni ISI Solo, UIN Raden Mas Said, UNS Solo, Poltekkes Kemenkes, Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil, UMS.


Kemudian Universitas Duta Bangsa, Uniba, Usahid, USB, Unisri, Unsa, UTP, Universitas Aisyiyah, Politeknik Indonusa, Politeknik ATMI, STMIK Sinar Nusantara, UNU, Univet Sukoharjo dan Universitas Kristen Solo.


“Deklarasi pemilu damai bertujuan agar pelaksanaan dan tahapan pemilu di Indonesia berjalan jujur, adil dan damai,” kata Jamal, Jumat (29/12).

Baca Juga:

TKN Minta Relawan Tak Terprovokasi Adanya Yel-Yel 'Solo Bukan Gibran’

Perguruan tinggi se-Soloraya, kata dia, dengan deklarasi ini berharap bahwa pelaksanaan pemilu bisa berjalan secara jujur, adil, legitimasinya betul-betul dijaga keamanannya, kedamaiannya.


“ASN di perguruan tinggi juga netral. Tidak ada dukungan terhadap pasangan capres-cawapres tertentu di Pilpres 2024,” papar dia.


Dia mengatakan kampus tidak boleh digunakan untuk mendukung atau mempromosikan terhadap salah satu pasangan capres-cawapres. Kalau mengundang capres dan cawapres harus diundang semua paslon.


“Jika ada diskusi, talkshow di kampus harus mengundang semua cawapres. Ini untuk menjaga netralitas kampus,” pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

ODDATELIER, Agensi Baru Besutan Jennie BLACKPINK untuk Karier Solo

#Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Dalam perintah itu disebutkan bahwa kewenangan sipil di distrik-distrik terdampak akan dialihkan kepada komando unit dan formasi militer selama periode 90 hari.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 Agustus 2025
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Bagikan