Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Gugatan sejumlah pihak terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat tanggapan dari Ketua DPR Puan Maharani.
Ketua DPR perempuan pertama ini berharap, semua pihak dapat menghormati keputusan terkait dengan presidential threshold sebesar 20 persen.
"Kita berharap keputusan yang sudah dilaksanakan tersebut bisa dihormati semua pihak," kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (16/12).
Baca Juga:
La Nyalla Tegaskan Presidential Threshold Sumber Korupsi
Puan menambahkan, tidak ada pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
Selain itu, kata Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) ini, hal tersebut juga sudah sesuai dengan kesepakatan yang ada di parlemen.
"Di DPR revisi undang-undang sudah final tidak akan dibahas lagi, itu sesuai dengan kesepakatan yang ada," kata Puan.
Untuk diketahui, sejumlah tokoh mengajukan gugatan ke MK agar presidential threshold sebesar 20 persen diturunkan menjadi 0 persen. Di antaranya Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, Gatot Nurmantyo, serta Rizal Ramli.
Baca Juga:
Ketua KPK Bicara Presidential Treshold, Kolega Bersuara
Bahkan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri juga angkat bicara soal syarat ambang batas pencalonan presiden agar menjadi 0 persen.
Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini meyakini hal tersebut dapat menekan perilaku korupsi.
Menurut Firli, angka ambang batas 20 persen saat ini telah membuat biaya politik menjadi mahal. Jika presidential threshold diturunkan menjadi 0 persen, menurut dia, tidak ada lagi demokrasi di Indonesia yang diwarnai dengan biaya politik yang tinggi. (Pon)
Baca Juga:
Cak Imin Angkat Bicara Soal Presidential Threshold 0 Persen
