Frengky Aruan
MerahPutih.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani menanggapi soal Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang sempat menolak Revisi Undang-Undang (RUU) TNI.
Ketua DPR RI ini menyebut penolakan itu disampaikan Megawati sebelum RUU TNI dibahas secara resmi.
"Ya, itu kan sebelum kita bahas bersama dan hasilnya seperti apa," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3).
Ia menekankan fraksi PDIP ingin memastikan RUU TNI tidak menghidupkan lagi dwifungsi ABRI. Kehadiran PDIP, kata dia, justru untuk meluruskan semua hal yang tak sesuai keinginan rakyat.
"Kehadiran PDI justru untuk meluruskan jika kemudian ada hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang kemudian kami anggap itu tidak sesuai," ujarnya.
Puan menambahkan pimpinan DPR dan Komisi I sudah menjelaskan mengenai RUU TNI. Menurutnya, tidak ada pasal yang perlu dikhawatirkan kembali ke era Orde Baru.
Baca juga:
DPR Bagikan Draf Revisi UU TNI, Ingin Pastikan Hanya 3 Pasal Yang Diubah
"Tadi kan dalam konferensi pers sudah disebarkan hasil dari Panja yang akan diputuskan," tandasnya.
Sebelumnya, Megawati menolak RUU TNI dan Polri. Hal itu lantaran revisi kedua UU tersebut tidak sesuai ketentuan TAP MPR RI VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri.
Penolakan itu disampaikan Megawati saat menjadi pembicara pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Perindo di iNews Tower, Jakarta, Selasa 30 Juli 2024, lalu.
"Nanti kalau saya ngomong gini, (nanti ada yang bilang) 'Bu Mega enggak setuju', ya enggak setuju lah yang RUU TNI-Polri gitu," ujar Megawati. (Pon)
