Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Pakar Hukum Pidana, Chaerul Huda menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu meminta klarifikasi kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
Mengingat, ketika proyek e-KTP bergulir, Puan menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan. Selain itu, dalam dakwaan dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, PDIP disebut kebagian jatah dari proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.
"Ya, di BAP dulu, sebelum diperiksa di pengadilan," kata Chaerul Huda saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (7/2).
Meski demikian, proses klarifikasi tersebut bergantung dari kebutuhan penyidik KPK dalam membongkar perkara korupsi yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun ini.
"Perlu diklarifikasi tapi tidak wajib," imbuhnya.
Diketahui, KPK sejak awal pengusutan kasus e-KTP tak pernah sekalipun meminta keterangan dari mantan Ketua Fraksi PDIP, Puan Maharani. Padahal mantan Ketua Fraksi lain, seperti Anas Urbaningrum dan Jafar Hapsah dari Demokrat, serta Setya Novanto dari Partai Golkar telah berkali-kali diperiksa lembaga antirasuah dalam skandal proyek e-KTP.
Sebelumnya, dalam keterangannya dipersidangan, mantan Ketua Komisi II DPR Chaeruman Harahap mengatakan bahwa apapun di komisi dikoordinasikan kepada Ketua Fraksi. Termasuk e-KTP, kata Chaeruman.
Karena itu, kata Chaeruman, setiap perkembangan proyek e-KTP selalu ia kabarkan ke Ketua Fraksi Golkar saat itu, Setya Novanto. Begitu juga dengan Fraksi Demokrat, sebagaimana dibeberkan Nazarudidn.
"Kami melaporkan perkembangannya (proyek e-KTP) ini bagaimana-bagaimana, sudah sejauh apa. Itu dilaporkan (ke Ketua Fraksi)," kata Chaeruman ketika bersaksi untuk Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, (1/2).
Namun anehnya, meskipun empat kader PDIP ketika itu yakni Ganjar Pranowo, Arif Wibowo, Yasonna H Laoly, dan Olly Dondokambey, bahkan PDIP secara partai disebutkan turut diperkaya oleh proyek e-KTP, tapi sekalipun KPK tak pernah meminta klarifikasi kepada Puan Maharani.
Sebagai informasi, dalam dakwaan Jaksa KPK terhadap Irman dan Sugiharto, "uang panas" proyek e-KTP disebut mengalir ke Partai Golkar sebesar Rp150 miliar, Partai Demokrat Rp150 miliar dan PDIP kebagian jatah Rp80 miliar. (Pon)
