Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan evaluasi dan mitigasi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mengingat situasi geopolitik global yang memanas di kawasan Timur Tengah. Menurut Puan, situasi keamanan global perlu menjadi perhatian bersama agar pelaksanaan ibadah haji tetap berjalan aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia.
“Hal pertama terkait dengan haji, tentu saja dengan situasi geopolitik global seperti ini, apa pun masalah atau hal terkait dengan ibadah itu harus tetap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Puan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/3).
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan keselamatan jemaah harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah terkait dengan penyelenggaraan haji. Oleh karena itu, DPR meminta seluruh pihak yang terlibat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi. “Namun kami juga meminta kepada semua pihak yang terkait untuk melakukan evaluasi dan mitigasi ataupun antisipasi terkait dengan hal yang sedang terjadi,” ujarnya.
Puan menambahkan DPR akan mengkaji lebih lanjut melalui komisi terkait guna memastikan seluruh aspek penyelenggaraan ibadah haji telah dipersiapkan dengan matang, termasuk dari sisi keamanan dan keselamatan jemaah. Menurut dia, evaluasi tersebut penting agar pemerintah dapat mengambil langkah terbaik dalam menghadapi situasi geopolitik yang sedang berkembang. “DPR RI melalui komisi terkait akan melakukan kajian, evaluasi, dan hal-hal yang harus dilakukan dengan situasi seperti ini,” kata Puan.
Baca juga:
Raker Menteri Haji dan Umrah dengan Komisi VIII DPR bahas Persiapan Ibadah Haji 2026
Ia berharap berbagai langkah antisipatif tersebut dapat menjamin keselamatan sekaligus kenyamanan jemaah haji asal Indonesia selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. "Untuk bisa memberikan keselamatan, tetap memberikan keselamatan dan kenyamanan bagi jemaah haji Indonesia yang nantinya insya Allah akan tetap melaksanakan ibadah hajinya,” ujar Puan.
Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah Indonesia membuka kemungkinan menunda keberangkatan jamaah Ibadah Haji tahun 2026 akibat peningkatan ketegangan konflik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran yang berdampak pada kawasan Timur Tengah. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak di Istana Negara, Selasa (10/3).
Menurut Dahnil, keselamatan jamaah menjadi prioritas utama pemerintah dalam mengambil keputusan terkait dengan keberangkatan haji. “Kalau kemudian membahayakan jamaah, misalnya membahayakan keselamatan, skenario untuk menunda bisa jadi muncul apabila keselamatan warga negara kita terancam,” ujarnya.
Selain opsi penundaan, pemerintah juga mempertimbangkan perubahan rute penerbangan menuju Arab Saudi jika jalur penerbangan utama dinilai tidak aman. Menurut Dahnil, perubahan rute akan dibahas bersama otoritas penerbangan serta pemerintah negara-negara yang dilintasi.
“Kami siapkan rute penerbangan, misalnua jika berubah. Itu tentu dibicarakan dengan otoritas penerbangan dan otoritas Saudi Arabia maupun berbagai negara yang nanti mempertimbangkan rute penerbangan,” jelasnya.(Pon)
Baca juga:
Perang Iran Paksa Indonesia Bikin Alternatif Skenario Haji, Jangan Sampai Pilih Opsi 2
