PTPN dan Pupuk Indonesia Perkuat Komitmen Capai Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 23 September 2024
PTPN dan Pupuk Indonesia Perkuat Komitmen Capai Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani

Pelaku Usaha (Kiri), Handoko Hendroyono (tengah), Direktur Transformasi Bisnis Pupuk Indonesia, Panji W. Ruky; Direktur Utama PTPN III, Mohammad Abdul Ghani. (Foto: MerahPutih.com/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III tegaskan komitmen untuk mendukung swasembada pangan Indonesia. Dalam lima tahun ke depan, PTPN III akan memfokuskan usaha pada lima komoditi utama yang dianggap strategis untuk mencapai kemandirian pangan.

Direktur Utama PTPN III Mohammad Abdul Ghani mengungkapkan, lima komoditi tersebut adalah kelapa sawit, gula, kopi, teh, dan karet.

"Kami menargetkan swasembada gula pada tahun 2028, yang akan mengurangi ketergantungan pada impor dan menghemat devisa negara," ujar Mohammad Abdul Ghani dalam acara Media Briefing Penguatan BUMN Menuju Indonesia Emas dengan tema ‘Road Map BUMN Menuju Ketahanan Pangan’ di Sarinah, Jakarta, Kamis (23/9).

Komoditi kelapa sawit akan difokuskan untuk mendukung produksi minyak makan dan biodiesel, sementara kopi dan teh akan dikembangkan untuk meningkatkan ekspor.

Ghani juga mencatat bahwa selama empat tahun terakhir, PTPN III telah berhasil mengumpulkan pendapatan hingga Rp 15 triliun, berkat dukungan dari pemerintah dan manajemen yang solid.

"Kami berterima kasih kepada Pak Erick Thohir dan jajaran pemerintah yang telah mendukung langkah-langkah kami dalam mengatasi masalah operasional dan keuangan di masa lalu," ujarnya.

Baca juga:

Petani Senang Alokasi Pupuk Subsidi Ditambah Jelang Musim Tanam 2

Dalam pandangannya, swasembada gula tidak hanya akan berdampak pada ketersediaan produk di pasar, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani.

"Kami berharap pendapatan petani tebu dapat meningkat satu setengah kali lipat dalam empat tahun ke depan, sehingga mereka dapat menikmati hasil kerja keras mereka secara lebih baik," tambahnya.

Ghani menekankan pentingnya fokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. "Dengan menciptakan lapangan kerja dan memastikan pendapatan petani meningkat, kami percaya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih baik," katanya.

Hal tersebut diamini pihak Pupuk Indonesia. Sejak memulai transformasi pada tahun 2019, Pupuk Indonesia telah berhasil meningkatkan kinerja perusahaan secara signifikan, yang dikatakan menunjang produktivitas petani.

"Pada tahun 2019, laba kami sekitar Rp3,4 triliun, dan pada tahun 2022 sudah mencapai Rp6,3 triliun, hampir dua kali lipat," kata Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia, Panji W. Ruky.

Baca juga:

Hanya Petani Anggota RDKK Penggarap 9 Komoditas Ini yang dapat Pupuk Subsidi

Selain itu, Pupuk Indonesia juga berhasil menyediakan 9,5 juta ton pupuk subsidi, baik urea maupun NPK, yang sangat penting untuk mendukung produktivitas petani.

Sebagai salah satu perusahaan pupuk terbesar di Asia Pasifik, Pupuk Indonesia memiliki tugas penting untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk di Indonesia.

"Kami fokus pada ketahanan pangan melalui dua hal utama, yaitu memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk," ujar Panji.

Baca juga:

Indonesia Gaet BUMN Luar Negeri Penuhi Kebutuhan Pupuk NPK

Ia menekankan pentingnya subsidi pupuk bagi petani, terutama pada komoditas tanaman pangan seperti padi, jagung, dan tebu. Menurutnya, tanpa subsidi, biaya pupuk bisa mencapai 23 persen dari total biaya produksi, sementara dengan subsidi biaya tersebut bisa ditekan hingga 9 persen.

Pengurangan subsidi atau kenaikan harga pupuk, lanjut Panji, dapat berdampak pada pengurangan volume penggunaan pupuk, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas tanaman pangan hingga 0,5 ton per hektar. Penurunan produktivitas ini bisa berdampak pada ketergantungan impor beras. (Asp)

#BUMN
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Kementerian BUMN Jadi BP BUMN, DPR: Momentum Lebih Profesional Bukan Lagi Alat Politik
Holding yang benar-benar fokus mengelola BUMN sebagai aset negara, bukan sebagai alat politik ataupun birokrasi.
Wisnu Cipto - Sabtu, 27 September 2025
Kementerian BUMN Jadi BP BUMN, DPR: Momentum Lebih Profesional Bukan Lagi Alat Politik
Indonesia
Setuju Revisi UU BUMN Ubah Status Kementerian, F-PKB Beri Sejumlah Catatan Khusus
Fraksi PKB menekankan sejumlah catatan penting yang harus diperhatikan pemerintah agar arah pengelolaan BUMN sejalan dengan amanat konstitusi.
Wisnu Cipto - Sabtu, 27 September 2025
Setuju Revisi UU BUMN Ubah Status Kementerian, F-PKB Beri Sejumlah Catatan Khusus
Indonesia
Siapa Calon Kepala BP BUMN? ini Penjelasan Menkum
Sepenuhnya tergantung sama Bapak Presiden.
Dwi Astarini - Jumat, 26 September 2025
Siapa Calon Kepala BP BUMN? ini Penjelasan Menkum
Indonesia
Menkum Supratman: BP BUMN Berperan sebagai Regulator, Beda dengan BPI Danantara
BP BUMN dan BPI Danantara memiliki peran berbeda.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 26 September 2025
Menkum Supratman: BP BUMN Berperan sebagai Regulator, Beda dengan BPI Danantara
Indonesia
Perombakan Besar RUU BUMN, Kementerian BUMN Segera Berganti Wajah
Simak 11 pokok perubahan yang tertuang dalam RUU BUMN.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 26 September 2025
Perombakan Besar RUU BUMN, Kementerian BUMN Segera Berganti Wajah
Indonesia
Pemerintah Ajukan RUU BUMN dan Danantara, Status Kementerian BUMN Bakal Jadi Badan
Perubahan itu disetujui oleh seluruh fraksi partai politik dan para Anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna, termasuk RUU BUMN hingga RUU Danantara.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Pemerintah Ajukan RUU BUMN dan Danantara, Status Kementerian BUMN Bakal Jadi Badan
Indonesia
Harga Gula di Tingkat Produsen Rendah, BUMN ID FOOD Percepat Pembelian
Penyerapan gula oleh ID FOOD dilakukan secara bertahap. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas harga gula dalam jangka panjang.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Harga Gula di Tingkat Produsen Rendah, BUMN ID FOOD Percepat Pembelian
Indonesia
Pemerintah Disebut Langgar Putusan MK, Tetap Lantik Wamen sebagai Komisaris BUMN
Sepertinya pemerintah malah sengaja menyalahartikan waktu 2 tahun yang diberikan seperti aji mumpung.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Pemerintah Disebut Langgar Putusan MK, Tetap Lantik Wamen sebagai Komisaris BUMN
Indonesia
Joao Angelo Buka Peluang Batal Mundur dari Jabatan Dirut BUMN Agrinas Pangan
RUPS PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) rencananya bakal digelar pada 20 September 2025 mendatang.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
Joao Angelo Buka Peluang Batal Mundur dari Jabatan Dirut BUMN Agrinas Pangan
Indonesia
Menkeu: Penyaluran Rp 200 T ke 5 Bank BUMN untuk Genjot Kredit Rakyat
Uang negara tersebut wajib digunakan untuk mendukung pertumbuhan sektor riil, khususnya untuk menggenjot kredit rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 September 2025
Menkeu: Penyaluran Rp 200 T ke 5 Bank BUMN untuk Genjot Kredit Rakyat
Bagikan