PSI Sebut Rumah DP 0 Rupiah Bukan Kerjaan Gubernur, Tapi Wali Kota

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 16 Oktober 2019
PSI Sebut Rumah DP 0 Rupiah Bukan Kerjaan Gubernur, Tapi Wali Kota

Juru Bicara DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti program Rumah DP 0 Persen andalan Anies-Sandi saat kampanye Pilkada 2017.

Menurut Juru Bicara DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest, program Rumah DP 0 Persen bukanlah pekerjaan Gubernur, melainkan sekelas Wali Kota.

Baca Juga

Pemprov DKI Tinggal Selesaikan Fasilitas Sarana Rumah DP 0 Rupiah

"Ini (Rumah DP 0 Persen) bukanlah pencapaian untuk lingkup tingkat Gubernur. Ini tidaklah beda dengan lingkup kerja Wali Kota," kata Rian Ernest kepada MerahPutih.com, Rabu (16/10).

Sebab, hanya 1.790 warga yang benar-benar menikmati janji Rumah DP 0 Rupiah yang sempat menjadi mimpi besar warga Jakarta. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 menyebutkan bahwa hampir setengah warga DKI Jakarta atau sekitar lima juta warga tidak memiliki rumah.

"Angka ini menurut kami terlalu kecil," cetus Rian Ernest.

Rumah DP 0 Rupiah
Banner Rumah DP 0 Persen. Foto: Poskota

Selain dari pencapaian yang begitu kecil, lanjut Rian, banyak warga yang mengeluh bahwa harga rumah DP 0 Rupiah tersebut tak terjangkau bagi warga kalangan menengah ke bawah. "Sebab, Pemprov mensyaratkan penghasilan suami dan istri di kisaran Rp 4 juta sampai Rp 7 juta untuk lolos verifikasi," jelasnya.

Setidaknya ada 23 janji Anies-Sandi saat kampanye pada tahun 2017 lalu. Salah satunya program Rumah DP 0 Persen.

Baca Juga

Program DP 0 Rupiah Laris, Pemprov DKI Buka Gelombang Kedua

Setelah itu PSI menyoroti soal sektor lapangan kerja. Anies dulu berjanji untuk membuka kesempatan bekerja yang lebih luas dengan angka penyerapan kurang lebih 40.000 tenaga kerja per tahun.

Semestinya di dua tahun masa kerja Gubernur Anies Baswedan ini dapat menciptakan 80.000 tenaga kerja. "Kita tidak dapat cek sejauh mana janji tersebut terpenuhi. Tidak ada kejelasan maupun angka yang transparan bagaimana progres yang dicapai Anies untuk hal ini," tutupnya. (Asp)

#PSI #RUmah DP 0 Persen
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
PSI berharap agar masyarakat lebih bijak dan kritis dalam mencerna setiap informasi yang diterima
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mencontohkan sapaan Bro dan Sis tidak sesuai jika digunakan dalam konteks tertentu, misalnya saat berkunjung ke pondok pesantren.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 November 2025
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Indonesia
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Mengacu kepada Perda (Peraturan Daerah) No 8/2007 tentang Ketertiban Umum, setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan seks komersial di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
Josephine mengungkapkan, ia sering menerima keluhan dari masyarakat yang kesulitan mendapatkan pangan subsidi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
Indonesia
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Kebijakan terbaru Pemerintah DKI itu tidak memberikan keringanan sama sekali apabila dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 23/2023
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Indonesia
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Banyak program yang terkesan hanya menghibur warga DKI Jakarta
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Indonesia
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Jumat (31/10) malam kemarin terjadi kemacetan parah yang membentang sepanjang Jalan Outer Ring Road (JORR) dari arah Kembangan menuju Cengkareng, Jakarta Barat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 01 November 2025
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Indonesia
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Disebut tokoh yang sangat berpengaruh dan dekat dengan kader PSI.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Bagikan