Andika Pratama
MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam adanya penangkapan dan penetapan tersangka terhadap aktivis Robertus Robet. Sehingga, pelaku yang diduga menghina istitusi TNI itu seharusnya dibebaskan.
Jubir PSI Surya Tjandra mengatakan, apa yang disampaikannya adalah ekspresi kebebasan berpendapat.
"Itu dijamin oleh UUD 1945 pasal 28, dan negara khususnya Kepolisian wajib menjaga itu," kata Surya dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (7/3).
Surya melanjutkan, lagu 'Bubarkan ABRI' itu hanya menyampaikan kritik terkait gagasan beberapa kalangan pada masa lampau untuk menempatkan kembali militer ke dalam posisi sipil.
"Dia mengingatkan kembali pada apa yang dulu dikenal dengan “dwi-fungsi ABRI” di mana tentara bisa terlibat dalam fungsi sosial politik selain keamanan," jelas Surya yang juga Caleg PSI ini..
Menurut dia, dwi-fungsi ABRI adalah masa lalu yang tidak boleh kembali lagi di era demokrasi, di mana proses dialog dan perdebatan serta argumentasi menjadi pedoman bersama di dalam bernegara, bukan melulu kekuatan apalagi kekuatan bersenjata.
Oleh sebab itu, Surya meminta semua pihak untuk bisa saling menjaga diri dan meneruskan dialog yang sudah terbangun.
"Robertus Robet sendiri sudah meminta maaf secara terbuka untuk hal ini, dan sudah sepatutnya Kepolisian dan pelapor menerimanya sebagai sebuah bentuk niat baik mencari solusi secara bermartabat," pungkas Surya.
Seperti diketahui, Robertus ditangkap kepolisian pada Kamis (7/3) dini hari. Penangkapan tersebut, terkait dengan aksi orasi Robertus yang mengubah lirik mars Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada Kamis (28/2) di Monas, Jakarta Pusat. Lirik mars yang seharusnya, Robertus, menurut polisi diubah menjadi “Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tidak Berguna. Bubarkan Saja.
Adapun Robertus Robet diduga melanggar Pasal 45 A ayat (2) Jo 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 207 KUHP terkait tindak pidana menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dana tau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan/atau Berita bohong (hoax), dan/atau penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia. (Kan)
