Andika Pratama
MerahPutih.com - DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengingatkan kepada semua pihak yang dilaporkan ke kepolisian terkait kasus hoaks Ratna Sarumpaet untuk tidak melulu memainkan kasus hukum ini di ranah opini politik.
"Melontarkan pembenaran-pembenaran, melemparkan tuduhan-tuduhan pengalihan isu, dan lain-lain," kata Juru bicara PSI, Dedek Prayudi dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (11/10)
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah sebelumnya meminta pihak kepolisian untuk segera menghentikan kasus kebohongan Ratna Sarumpaet karena dianggapnya masuk ranah pribadi.
Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini menilai Fahri Hamzah tidak memahami demokrasi karena mengindahkan kasus hoaks Ratna Sarumpaet.
Ia menjelaskan bahwa dalam demokrasi yang maju, substansi dan metode penyampaian pendapat dan berita memiliki pengaruh sangat sentral dalam tumbuhkembangnya peradaban.
Cara berdemokrasi, lanjut dia, menentukan kemana arah peradaban bangsa, apakah kemajuan atau kehancuran.
Terkait dengan berita bohong yang disertai tuduhan, baik itu secara eksplisit maupun implisit, mengarahkan peradaban demokrasi Indonesia menjadi demokrasi yang penuh kebohongan dan merupakan akar dari pecah belah. Hal serupa pernah dilakukan oleh penjajah Belanda hingga ISIS.
"Pak Fahri mungkin tidak memahami ini, sehingga beberapa kali mengeluarkan statemen yang terkesan mengentengkan bahaya berita bohong dan tuduhan bohong. Beliau di beberapa kesempatan menganggap bahwa kasus ini sebaiknya berhenti sampai permohonan maaf," kata Dedek.
Fahri memandang, kasus kebohongan Ratna Sarumpaet merupakan kasus pribadinya, sehingga tak perlu dikembangkan dengan menyeret orang lain. Fahri juga menyarankan tak perlu lagi aparat kepolisian menanggapi laporan-laporan yang masuk terkait kasus tersebut.
Namun Dedek berpandangan, bahwa Fahri Hamzah merasa paling benar soal kasus Ratna Sarumpaet. Ia berpendapat, kasus tersebut harus dituntaskan dan tak berhenti dengan permintaan maaf.
"Kalau memang sudah pernah mengaku salah, maka bersikaplah seperti orang yang salah. Kami menangkap kesan bahwa pak Fahri justru merasa paling benar, karena sudah pernah mengaku salah," ujar Dedek.
Permintaan maaf memang harus dimaafkan, sebagai makhluk Tuhan, tetapi proses hukum harus tetap berjalan, sebagai bentuk implementasi kenegaraan. Namun, kasus ini harus dikupas habis demi peradaban demokrasi bangsa. (*)
