PSI Kritik Komunikasi Pemprov DKI dengan Pempus soal Aturan PTM di Tengah Pandemi

MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengomentari sikap Pemprov mengenai kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) di tengah penyebaran virus Omicron. Sebab, sampai hari ini belum ada kebijakan terkait pendidikan di Jakarta di tengah tingginya kasus berasal dari Afrika Selatan itu.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengungkapkan, Pemprov seharusnya dapat berkomunikasi lebih cepat dengan pemerintah pusat. Sehingga, mempunyai formula baru dalam menyikapi Omicron di tengah sekolah tatap muka.

Baca Juga

Satu Siswa SMAN 71 Positif COVID-19, Wagub DKI: PTM Sementara Masih 100 Persen

"Kita ini di Ibu Kota, Balai Kota cuma berjarak beberapa ratus meter saja dari istana. Kalau kita gak beres akan berdampak langsung buat pemerintah pusat, berdampak langsung ke Indonesia. Ini efek jarang ngobrol kayaknya," kata Anggara di Jakarta, Rabu (12/1).

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI ini juga menyoroti sikap pemerintahan Anies Baswedan yang belum mau mengambil keputusan terkait pemberlakuan PTM. Menurutnya tindakan dari Pemprov tersebut akhirnya menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan orangtua murid yang memiliki anak usia sekolah.

"Harusnya, ini bukan soal setuju atau tidak setuju lagi seperti yang dikatakan oleh Pemprov. Harusnya bisa cerita sudah komunikasi sampai mana?. Biar warga tahu pemerintahnya sedang bekerja buat mereka. Ini kan menimbulkan kebingungan buat orangtua murid, angka Omicron ini juga nambah terus. Pemprov setuju, tapi masih nunggu, aneh kan?,” tambah Anggara

Baca Juga

Satu Siswa Positif COVID-19, SMAN 71 Jakarta Timur Hentikan Sementara PTM

Anggara meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi lebih baik dengan pemerintah pusat. Ia juga mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta tidak tampak mengambil jarak dari pemerintah pusat.

"Saya kira Pemprov harus lebih proaktif. Jangan sampai banyak korban dulu baru teriak. Selain itu, kami harap tidak ada lagi pandangan masyarakat yang melihat pusat dan DKI itu musuhan. Kita ini di pemerintah harus jadi teladan bagi masyarakat," tutup Anggara (Asp)

Baca Juga

2 Siswa Terpapar COVID-19, PTM 100 Persen di Jakarta Tetap Berlanjut