Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menggelar diskusi kelompok terfokus (FGD) pada hari Sabtu (3/5) bertema 'Penyelenggaraan Pendidikan di DKI Jakarta'.
Acara ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan di dunia pendidikan, termasuk perwakilan dari Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), Yayasan Cahaya Guru (YCG), Gudskul Studi Kolektif, Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia (FGPAKI), Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Arsanara Development, dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).
Ketua DPW PSI DKI Jakarta yang juga Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Elva Farhi Qolbina, menyampaikan bahwa banyak masukan konstruktif dari para peserta. Salah satu poin penting yang mengemuka adalah urgensi pendidikan seksual sejak usia dini.
"Beberapa masukan yang disampaikan peserta sebenarnya sejalan dengan prioritas Fraksi PSI di DPRD. Misalnya, isu pendidikan seksual sejak dini telah menjadi bagian dari platform Fraksi PSI dan berulang kali kami suarakan dalam berbagai rapat," ujar Elva dalam forum tersebut.
Baca juga:
Lebih lanjut, Elva menyoroti perlunya peningkatan kompetensi guru-guru bimbingan konseling (BK) di sekolah. Guru BK diharapkan dapat menjadi pendamping yang efektif bagi siswa dalam aspek akademik maupun non-akademik, termasuk kesehatan mental mereka.
Ia mengisahkan pengalamannya bertemu dengan siswa di salah satu sekolah di Jakarta yang mengalami demotivasi belajar akibat ucapan seorang guru BK. Ironisnya, siswa-siswa tersebut justru memilih bekerja sebagai pengemudi ojek daring.
"Anak-anak bercerita bahwa guru BK mereka mengatakan, ‘Untuk apa kalian belajar, kalian tidak akan bisa masuk UI.’ Akibatnya, anak-anak itu kini bekerja sebagai pengemudi ojol," jelasnya.
"Hal ini juga menjadi perhatian Fraksi PSI dalam diskusi dengan pihak eksekutif. Kami mendorong peningkatan kapasitas guru BK dan memastikan mereka menjadi sosok yang nyaman bagi siswa untuk berbagi. Ini juga telah kami suarakan," imbuh Elva.
Baca juga:
Korban Pelecehan Seksual di DPRD DKI Jakarta Ngaku Dicuekin saat Ngadu
Topik lain yang dibahas dalam FGD meliputi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan, seperti gedung sekolah. Selain itu, isu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan gagasan sekolah swasta gratis sebagai solusi untuk meningkatkan daya tampung siswa di DKI Jakarta turut menjadi perhatian peserta diskusi.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana, yang dikenal aktif dalam isu-isu pendidikan di ibu kota, juga hadir dalam acara ini.
Elva menegaskan komitmen Fraksi PSI untuk terus mengawal tugas Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Mereka akan menyalurkan aspirasi yang disampaikan dalam FGD hingga Raperda tersebut selesai dibahas dan disahkan.
"Suara masyarakat akan selalu kami sampaikan hingga peraturan daerahnya terwujud," pungkasnya.
