PSI DKI Desak Pemprov Gelar Operasi Pasar Atasi Kelangkaan Gas LPG 3 Kg

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 06 Februari 2025
PSI DKI Desak Pemprov Gelar Operasi Pasar Atasi Kelangkaan Gas LPG 3 Kg

Antrean warga saat membeli LPG 3 kg. (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana mendesak Pemprov untuk segela menggelar operasi pasar mengatasi kelangkaan gas LPG (elpiji) kemasan tiga kilogram (kg).

Ia juga mendukung Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta yang berencana menggelar operasi pasar.

Menurutnya, operasi pasar tersebut harus segera dilakukan sehingga kelangkaan gas elpiji 3 kg bisa segera dipulihkan.

"Kami mendapatkan kabar Pemprov DKI akan mengadakan operasi pasar gas elpiji 3 kilogram dengan segara. Ini merupakan langkah tepat yang perlu diapresiasi, harga gas elpiji 3 kilogram ini harus dijaga pada masa-masa yang sulit ini," tegas William kepada wartawan, Kamis (6/2).

Baca juga:

DPR Sidak Sub Pangkalan Gas LPG 3 Kg Bersubsidi di Palmerah Jakarta Barat

Selain itu, Pemprov DKI juga harus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang langkah Pemerintah Pusat memulihkan keadaan stok gas LPG 3 kg agar tidak terjadi ketakutan yang mengakibatkan terjadinya panic buying.

"Sehingga pasokan gas elpiji 3 kilogram ini bisa terjaga," papar William.

Baca juga:

Pemrov DKI Diminta Bergerak Atasi Kelangkaan Gas LPG 3 Kg, Jangan Cuma Nonton

William menyarankan Pemprov DKI melibatkan semua pihak dalam mengembalikan keyakinan dan rasa ketenangan kepada masyarakat.

Kata dia, Pemprov DKI mungkin bisa mengandeng media, dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang dipercaya oleh warga Jakarta dalam rangka menyebarkan informasi.

"Kalau persediaan tabung-tabung gas elpiji 3 kilogram sedang dipasok kembali di berbagai daerah," tutupnya. (Asp)

#PSI #Pemprov DKI #Pemprov Jakarta #DPRD DKI Jakarta #Gas LPG 3 Kg
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Berita Foto
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan hingga Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor
Suasana kemacetan lalu-lintas saat jam pulang kerja di Kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta, Jum'at (24/10/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 24 Oktober 2025
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan hingga Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor
Indonesia
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Sistem kesehatan di Jakarta berpotensi mengalami kekacauan apabila 1,3 juta masyarakat atau lebih tidak mendapatkan layanan BPJS lagi karena anggarannya dipotong.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
PSI DKI menemukan anggaran fantastis pembelian lampu operasi di Dinkes. Nilai anggaran tersebut mencapai Rp 1,4 miliar.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
Indonesia
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan
TPU Karet Bivak dan TPU Tanah Kusir adalah lokasi yang menerapkan sistem tumpang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
Pramono Anung Bikin Aturan Lelang Kilat November-Desember, Siap-siap Proyek Infrastruktur Langsung Tancap Gas di Awal Tahun Baru
Pramono kini memberikan izin agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat melaksanakan proses lelang pada November dan Desember
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Pramono Anung Bikin Aturan Lelang Kilat November-Desember, Siap-siap Proyek Infrastruktur Langsung Tancap Gas di Awal Tahun Baru
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Jakarta Diprediksi Hanya Punya Lahan Makam 3 Tahun Lagi, Setelah Itu Mau Kubur di Mana?
Fajar juga mengakui adanya hambatan signifikan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menambah TPU baru
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Jakarta Diprediksi Hanya Punya Lahan Makam 3 Tahun Lagi, Setelah Itu Mau Kubur di Mana?
Bagikan