PSI DKI Desak Pemprov Gelar Operasi Pasar Atasi Kelangkaan Gas LPG 3 Kg


Antrean warga saat membeli LPG 3 kg. (MP/Didik Setiawan)
MerahPutih.com - Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana mendesak Pemprov untuk segela menggelar operasi pasar mengatasi kelangkaan gas LPG (elpiji) kemasan tiga kilogram (kg).
Ia juga mendukung Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta yang berencana menggelar operasi pasar.
Menurutnya, operasi pasar tersebut harus segera dilakukan sehingga kelangkaan gas elpiji 3 kg bisa segera dipulihkan.
"Kami mendapatkan kabar Pemprov DKI akan mengadakan operasi pasar gas elpiji 3 kilogram dengan segara. Ini merupakan langkah tepat yang perlu diapresiasi, harga gas elpiji 3 kilogram ini harus dijaga pada masa-masa yang sulit ini," tegas William kepada wartawan, Kamis (6/2).
Baca juga:
DPR Sidak Sub Pangkalan Gas LPG 3 Kg Bersubsidi di Palmerah Jakarta Barat
Selain itu, Pemprov DKI juga harus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang langkah Pemerintah Pusat memulihkan keadaan stok gas LPG 3 kg agar tidak terjadi ketakutan yang mengakibatkan terjadinya panic buying.
"Sehingga pasokan gas elpiji 3 kilogram ini bisa terjaga," papar William.
Baca juga:
Pemrov DKI Diminta Bergerak Atasi Kelangkaan Gas LPG 3 Kg, Jangan Cuma Nonton
William menyarankan Pemprov DKI melibatkan semua pihak dalam mengembalikan keyakinan dan rasa ketenangan kepada masyarakat.
Kata dia, Pemprov DKI mungkin bisa mengandeng media, dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang dipercaya oleh warga Jakarta dalam rangka menyebarkan informasi.
"Kalau persediaan tabung-tabung gas elpiji 3 kilogram sedang dipasok kembali di berbagai daerah," tutupnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik

Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan

Gulkarmat Jakarta Beri Peringatan Keras tentang Bahaya Kebakaran Perkantoran pada Akhir Pekan

Pramono Pastikan Jakarta Aman dan Normal Kembali, Layanan Transjakarta Hingga MRT Masih Gratis Hingga 8 September

Hindari Kericuhan Aksi Demo, Pemprov DKI Pulangkan para Pegawai
