Andika Pratama
MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI untuk segera memvaksin seluruh petugas TransJakarta. Sebab, dari laporan petinggi PT TransJakarta baru 60 persen pegawai yang disuntik vaksin.
Hal tersebut disoroti PSI karena, Gubenur Anies Baswedan membuat aturan terkait berlakunya syarat ketat wajib vaksinasi COVID-19 bagi calon penumpang angkutan umum seperti TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta guna mewaspadai adanya klaster Angkutan Umum.
Baca Juga
Kolaborasi Gelar Vaksinasi Massal, Kapolri Harap Sinergi Polri-BEM UI Berlanjut
“Bagaimana bisa menuntut seluruh penumpang sudah wajib vaksin, tapi sebaliknya pekerja yang bertugas justru belum terlindungi vaksin? Seharusnya pelayan publik menjadi contoh dan kalau bisa mendekati 100 persen tervaksin,” ujar anggota DPRD DKI Fraksi PSI Eneng Malianasari.
Kebijakan wajib vaksinasi di sektor transportasi massa juga tertuang di Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 974 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Covid-19 yang ditetapkan pada 10 Agustus lalu dan tertulis syarat vaksinasi ditujukan kepada pengendara, petugas, dan pengguna.
"Jadi tidak ada lagi alasan petugas TransJakarta belum divaksin,” tegas Eneng.
Vaksinasi petugas Transjakarta sangat penting karena petugas kontak langsung dengan kerumunan penumpang di halte dan bus, sehingga memiliki risiko tinggi untuk tertular dan menulari virus.
Eneng meminta Transjakarta segera mencontoh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) yang mewajibkan seluruh pegawai disuntik vaksin, sehingga tingkat vaksinasi mencapai 98 persen. Bahkan, KCI juga mengupayakan vaksinasi bagi anggota keluarga pegawainya.
“Pegawai BUMD merupakan salah satu pekerja pelayanan publik yang paling awal mendapatkan vaksin sejak lima bulan yang lalu. Seharusnya direksi Transjakarta memastikan seluruh pegawainya telah menjalani vaksinasi, sehingga penumpang merasa aman menggunakan transportasi massal,” tambahnya.
Belum lagi Pemprov DKI juga mulai memberlakukan aturan ganjil-genap dan juga terdapat kegiatan uji coba sekolah tatap muka.
“Aturan ganjil-genap membuat masyarakat berbondong-bondong pindah ke transportasi umum, sehingga jumlah penumpang meningkat dan berdesakan di dalam bus. Jangan sampai kendaraan pribadi dibatasi, tapi bus Transjakarta malah menjadi cluster penyebaran virus karena petugasnya tidak divaksin," pungkas Eneng. (Asp)
Baca Juga
