PSI Desak Pj DKI 1 Percepat Program Normalisasi Sungai

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 28 Februari 2023
PSI Desak Pj DKI 1 Percepat Program Normalisasi Sungai

Foto udara suasana wilayah bantaran Sungai Ciliwung di kawasan Bukit Diri, Jakarta, Minggu (5/1/2020). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/pras.)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Hujan yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya dari Minggu (26/2) kemarin mengakibatkan raturan RT di ibu kota terkena banjir.

Melihat kondisi ini, Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo meminta Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono untuk secepatnya menjalankan program normalisasi, sehingga banjir di Jakarta tak parah.

Baca Juga:

DKI Anggarkan Rp 469 Miliar untuk Normalisasi Ciliwung pada 2023

Ara panggilan akrab Anggara mengatakan kasus ratusan titik Jakarta tergenang ini merupakan sebagai sebuah bukti penanggulangan banjir di ibu kota belum banyak mengalami kemajuan beberapa tahun belakangan.

"Ini mengkhawatirkan dan merugikan warga DKI karena lagi-lagi harus mengalami bencana banjir karena curah hujan dan luapan kali. Pertama-tama saya meminta agar Pemprov DKI memperhatikan seluruh warga terdampak agar mendapat bantuan yang layak di tengah musibah ini," ucap Ara di Jakarta, Selasa (28/2).

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta ini berpendapat bahwa insiden ini menjadi peringatan bagi Pemprov DKI untuk mempercepat penuntasan program penanggulangan banjir.

Baca Juga:

PDIP Minta Heru Budi Segera Selesaikan Normalisasi Sungai, Transportasi dan Resesi

"Di awal tahun ini berkali-kali Presiden Jokowi mengingatkan agar program normalisasi dan sodetan segera dikebut karena penanganan banjir kita karena memang beberapa tahun belakangan berjalan di tempat. Normalisasi saluran-saluran mikro di pemukiman juga harus menjadi fokus," paparnya.

Ara menilai bahwa masyarakat DKI menanti pembuktian kerja dari Pj Gubernur Heru Budi Hartono dalam penanganan banjir ini.

"Dari awal masa jabatan Pj Gubernur sudah memperlihatkan fokusnya pada penanggulangan banjir. Semoga eksekusinya dapat berjalan lancar. DPRD siap mengawal, masyarakat DKI menanti," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Target Normalisasi Sungai 4,8 Kilometer, Pj DKI 1 Minta Warga Siap Direlokasi

#DPRD DKI Jakarta #Normalisasi Sungai Ciliwung #PSI #Heru Budi Hartono
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
KAHMI Jaksel menyebutkan, bahwa kader PSI salah alamat jika sebut PAM Jaya menabrak aturan soal IPO.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Indonesia
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Sebagai respons terhadap tuntutan AMPSI, Ima menyatakan pihaknya akan mendiskusikan revisi anggaran dalam rapat berikutnya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Indonesia
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Perbaikan fasilitas umum yang terdampak kericuhan ditargetkan rampung pada 8 September 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Indonesia
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Aksi ini menuntut soal tunjangan dan gaji DPRD DKI Jakarta yang menjadi sorotan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Bagikan