PSI Desak Pemprov DKI Segera Lakukan Rapid Test Massal COVID-19

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 25 Maret 2020
PSI Desak Pemprov DKI Segera Lakukan Rapid Test Massal COVID-19

Ilustrasi Virus Corona. FOTO/iStockphoto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI untuk segera melakukan tes Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) atau tes swab secara massal guna mendeteksi penularan virus corona.

Sebab kasus penyebaran COVID-19 ini terus meningkat setiap harinya di Jakarta. Hingga Selasa (24/3) kemarin sejumlah kasus positif mencapai 427 orang dan 32 meninggal dunia.

Baca Juga

Anggota DPR Ditantang Sisihkan Dana Reses untuk Bantu Korban COVID-19

"Kondisi penyebaran corona di Jakarta sudah sangat serius. Fraksi PSI minta segera dilakukan, setiap hari sangat berharga. Kita harus terbuka kepada publik, ini sudah seperti situasi perang," ucap anggota DPRD Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo di Jakarta, Kamis (25/3).

Total jumlah Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) DKI telah mencapai 2.530 orang. Namun demikian, Anggara menekankan, angka tersebut bisa jadi tidak mencerminkan jumlah yang sebenarnya.

Anggara Wicitra Sastroamidjojo
Anggara Wicitra Sastroamidjojo

"Dalam situasi perang, hal utama adalah memiliki gambaran yang lengkap dan utuh mengenai musuh yang akan dihadapi. Sayangnya, saat ini wabah sudah menyebar luas, sehingga sangat sulit untuk melakukan tracing kepada semua orang yang potensial terkena virus," jelas Anggara.

Dinas Kesehatan telah mendapatkan alat rapid test dari pemerintah pusat sebanyak 100.000 unit. Namun, Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia (PDS PatKLIn) menyatakan metode rapid test yang menggunakan serum atau darah sebagai spesimen memiliki tingkat akurasi rendah.

Kementerian Kesehatan pun menyatakan hasil positif yang didapatkan dari rapid test akan diperiksa ulang menggunakan RT-PCR.

“Kalau keadaannya begitu, penggunaan rapid test justru bisa merugikan Pemprov DKI karena harus kerja dua kali. Rugi biaya, tenaga, apalagi waktu. Waktu sangat berharga. Saya minta Pemprov DKI tingkatkan kapasitas Labkesda untuk tes PCR lebih masif" jelas Anggara.

Baca Juga

Pemprov DKI Siapkan Skenario Penanganan Jika Pasien COVID-19 Melonjak

WHO (World Health Organization) merekomendasikan tes RT-PCR untuk mendeteksi virus corona karena memiliki akurasi paling tinggi. Kementerian Kesehatan sudah memberikan izin kepada Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) DKI untuk melakukan tes corona berbasis RT-PCR, namun kemampuannya hanya sekitar 500 orang per hari.

"Untuk tahap awal setidaknya Pemprov DKI harus melakukan tes sekitar 40.000 orang, atau paling minimal 10.000 per hari. Jumlah tes sebanyak itu agar bisa segera mendapatkan pola penyebaran virus dan melakukan isolasi," tutupnya. (Asp)

#PSI #DPRD DKI Jakarta #Virus Corona
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Bagikan