Salah satu yang menjadi perdebatan alot Pansus RUU Pemilu adalah soal ambang batas minimal pencalonan presiden (presidential threshold), bahkan beberapa kali paripurna persoalan ini berakhir deadlock.
Menyikapi hal itu, Ketum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menilai alotnya suasana rapat dan kencangnya tarik ulur lobi mengindikasikan adanya upaya penjegalan.
"Kalau kita lihat semangatnya untuk membatsi pasangan calon, mau mempertahankan posisi dan kondisi sebelumnya," kata Grace saat ditemui tim merahputih.com di kantor DPP PSI, bilangan Tanah Abang, Jumat (16/6).
Jika flashback ke belakang, saat Jokowi dicalonkan PDIP yang notabenenya merupakan pemenang pemilu legislatif, terlihat bagaimana kencangnya lobi koalisi untuk mencapai ambang batas 20 persen.
"Sebelumnya, kalau kita lihat tarik menariknya alot banget, misalnya, Jokowi dari PDI pemenang pemilu hanya 18 persen. Untuk capai 20 persen, dia butuh koalisi. Untuk berkoalisi kan gak gratis," urainya.
Dengan demikian dapat dinilai, PT menjadi ajang bargening politik untuk dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden.
"Nah ini kalau terus berlanjut bisa jadi alat bargen. Pastinya gak ada yang gratis," imbuhnya.
Berbeda dengan sistem pemilu serentak yang sudah ditetapkan MK. Koalisi partai tidak akan lagi bersifat pragmatis dan transaksional, karena semuanya dimulai dari awal.
"Dengan pemilu serentak, justru diharapkan kalau mau koalisi dari awal, dengan begitu lebih mungkin koalisi terjadi berdasarkan kesaaman ideologi atau kesamaan platform," jelasnya.
Selain itu, dengan absennya PT, dimungkinkan akan muncul banyak tokoh dari sejumlah partai.
Dengan demikian, berbagai aspirasi akan terserap dengan mudah.
"Akan lebih banyak tokoh muncul dari partai politik, Jadi kalau ada saluran aspirasi mereka tidak anarkis. Karena punya wadah," tandasnya. (Fdi)
Baca juga berita terkait lainnya di: Grace Natalie Siap Beradu Di Pemilu 2019