PSI Apresiasi Sikap Jokowi Soal UU MD3

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 15 Maret 2018
PSI Apresiasi Sikap Jokowi Soal UU MD3

Sejumlah anggota DPR melakukan Walk-Out pada Rapat Paripurna pengambilan keputusan revisi UU MD3 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2) (ANTARA FOTO)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang tidak menandatangani Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) hasil revisi.

"Keputusan itu menunjukkan Presiden mendengar aspirasi rakyat Indonesia yang sebagian besar menolak hasil revisi UU MD3 yang berpotensi membungkam kritisme rakyat dan melindungi anggota DPR dari proses penegakan hukum," kata juru bicara Jaringan Advokasi Rakyat Solidaritas (Jangkar Solidaritas) I Kamaruddin dalam keterangan tertulis yang dikirimkan DPP PSI, Kamis (15/3).

Dengan tidak ditandatangani oleh Presiden Jokowi, maka secara yuridis mulai 15 Maret 2018 UU MD3 hasil revisi itu secara efektif berlaku di seluruh Indonesia.

"Menurut aturan ketatanegaraan kita, jika tidak ditandatangani oleh Presiden dalam 30 hari sejak disetujui, sebuah RUU sah menjadi undang-undang dan berlaku," jelas dia seperti dikutip Antara.

PSI melalui Jangkar Solidaritas telah mengajukan uji materi UU itu ke Mahkamah Konstitusi. Dia mengatakan PSI sejak awal mendukung Presiden Jokowi untuk tidak menandatangani Revisi UU MD3.

"PSI sejak dini sudah mengantisipasi bahaya kriminalisasi rakyat oleh DPR dengan mengajukan permohonan uji materi UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi sejak Jumat 23 Februari 2017. Sejak pekan lalu MK sudah mengundang PSI untuk mengikuti sidang perdana," jelas dia.

Menurutnya, ada kekhawatiran rakyat Indonesia yang dibaca oleh PSI bahwa sejumlah pasal kontroversial dalam Revisi UU MD3 akan menjadikan DPR sebagai lembaga yang adikuasa, anti-kritik, dan kebal hukum.

Bagi PSI, UU MD3 versi revisi itu telah mengkhianati rasa keadilan bagi rakyat Indonesia serta mencederai demokrasi dan hak asasi manusia.

Beberapa pasal kontroversial tersebut adalah Pasal 73 mengenai permintaan DPR kepada Polri untuk memanggil paksa, bahkan dapat dengan penyanderaan, setiap orang yang menolak memenuhi panggilan para anggota dewan. Selain itu Polri wajib memenuhi permintaan anggota dewan tersebut.

Kemudian adanya Pasal 122 huruf k mengenai wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum kepada siapapun yang merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya.

Selanjutnya, Pasal 245 yang menyatakan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan presiden dan pertimbangan MKD. Kamaruddin menyoroti bahwa pasal 122 huruf k dapat membuat rakyat takut untuk mengkritik DPR di tengah kinerja dewan? yang terpuruk.

"Bahwa pada prinsipnya kami sepakat semua kehormatan dan nama baik seseorang harus kita hormati. Semua kehormatan dan nama baik seluruh rakyat kita jaga, apalagi kehormatan dan nama baik DPR. Tetapi jangan sampai anggota DPR seluruh Indonesia memakai lembaga kehormatan perwakilan rakyat Indonesia untuk mengkriminalkan rakyatnya sendiri," kata Kamaruddin. (*)

#UU MD3 #PSI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Banyak Kader di Kabinet Cabut dari PSI, Kaesang: Kami Menghormati
Pengabdian kepada negara harus ditempatkan di atas kepentingan partai maupun golongan.
Dwi Astarini - Selasa, 10 November 2026
Banyak Kader di Kabinet Cabut dari PSI, Kaesang: Kami Menghormati
Indonesia
Raja Juli Antoni Ikut Jejak Giring Ganesha Mundur dari PSI, Pilih Fokus Jadi Menteri Kehutanan
Kabar mengejutkan! Menyusul Giring Ganesha, Raja Juli Antoni resmi mundur sebagai Sekjen PSI. Simak alasan lengkap sang Menteri Kehutanan di sini.
Angga Yudha Pratama - Senin, 09 November 2026
Raja Juli Antoni Ikut Jejak Giring Ganesha Mundur dari PSI, Pilih Fokus Jadi Menteri Kehutanan
Indonesia
Giring Ganesha Mundur dari PSI, Sebut Ada Hal yang Tak Lagi Sejalan
Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha mengumumkan mundur dari PSI. Ia menyebut ada hal yang tidak lagi sejalan dengan perjuangannya sejak awal.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Giring Ganesha Mundur dari PSI, Sebut Ada Hal yang Tak Lagi Sejalan
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Penasaran soal arah politik mantan presiden kita? Jokowi akhirnya pamer KTA dan ngasih bukti resmi gabung PSI. Simak cerita lengkap soal nomor uniknya di sini!
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 26 September 2026
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Bagikan