Headline

Proses Politik Egaliter Diharapkan Jadi Warisan Jokowi untuk Pemilu 2024

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 26 Juli 2019
 Proses Politik Egaliter Diharapkan Jadi Warisan Jokowi untuk Pemilu 2024

Pengamat politi Fachry Ali berbicara dalam sebuah diskusi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Analis politik dari Universitas Indonesia Fachry Ali menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki tugas berat pasca berakhirnya kepemimpinan 2024 mendatang, yaitu membuat proses politik menjadi egaliter.

"Jokowi menjadi antitesis dari para elit, dan karena itu pasca 2024 itu harus punya kemampuan membuat proses politik menjadi egaliter tidak lagi dikuasai oleh para elite semata," kata Fachry Ali di Jakarta, Kamis (25/7).

Baca Juga: Kata Jokowi Millenial Harus Paham Bitcoin

Jokowi sepanjang karier politiknya sampai pada periode kedua jabatan presiden, telah membuktikan mampu manjadi pemimpin tanpa harus berasal dari kalangan elite politik.

Diskusi publik warisan politik Jokowi untuk Pemilu 2024
Fachry Ali dalam sebuah diskusi publik terkait warisan politik Jokowi untuk Pemilu 2024 (Foto: antaranews)

Bagi pengamat politik senior ini, Presiden terpilih periode 2019-2024 itu berasal dari pengusaha kecil, namanya menanjak karena Jokowi begitu disenangi masyarakat Solo ketika menjabat wali kota.

Dalam Simposium penelitian Jokowi II, Fachry mengatakan Jokowi bukan seperti elite lain yang memiliki kendaraan partai politik besar juga tidak mempunyai kucuran dana besar.

"Dalam sejarah politik Indonesia elite yang ada itu punya latar belakang ekonomi, mereka sudah terlanjur kaya di zaman orde baru, mereka migrasi modal ke dalam dunia politik," kata Fachry Ali sebagaimana dilansir Antara.

Baca Juga: Faisal Assegaf: 80 Persen Elemen 212 Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin

Dengan berakhirnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo di 2024, peta pertarungan politik bisa saja kembali kepada tangan-tangan elite kalau tanpa sistem politik egaliter.

"Apa yang dilakukan Jokowi selama lima tahun dalam politik sudah banyak membantu untuk pasca 2024, namun masih diperlukan usaha mempertahankan agar model ini tetap berjalan walau Jokowi tidak lagi berkontestasi," tutupnya.(*)

Baca Juga: Tanpa Dukungan NU, Jokowi Tidak Mungkin Menang Pilpres 2019

#Presiden Jokowi #Joko Widodo #Pengamat Politik #Politik Dinasti
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto merupakan warisan dari pemerintahan Jokowi.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dinobatkan sebagai lulusan terbaik UGM. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pembuat Ijazah Jokowi Buat Pengakuan soal Adanya Modifikasi
Beredar informasi yang menyebut, pembuat ijazah Jokowi muncul ke publik dan membuat pengakuan.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pembuat Ijazah Jokowi Buat Pengakuan soal Adanya Modifikasi
Indonesia
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Jubir PSI yang merupakan mantan kader NasDem heran Jokowi selalu disebut-sebut.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Indonesia
Bantah Isu Ambil Alih NasDem, Jokowi: Jangan Menuduh yang Tidak Benar
Jokowi membantah isu ingin mengambil alih Partai NasDem dan NasDem Tower. Ia menegaskan tudingan tersebut tidak benar dan tidak masuk akal.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
Bantah Isu Ambil Alih NasDem, Jokowi: Jangan Menuduh yang Tidak Benar
Indonesia
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
DPR menilai fenomena 'inflasi pengamat' relevan. Habiburokhman menyebut sebagian kritik bersifat provokatif hingga berpotensi jadi propaganda politik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
Indonesia
Rismon Sianipar Harus Memohon Langsung ke Jokowi, Restorative Justice-nya Masih Dikaji
Polda Metro Jaya mengungkapkan syarat utama yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, sehingga restorative justice Rismon Sianipar bisa terpenuhi
Frengky Aruan - Minggu, 12 April 2026
Rismon Sianipar Harus Memohon Langsung ke Jokowi, Restorative Justice-nya Masih Dikaji
Indonesia
Jokowi Bantah Kasih Rp 50 Miliar untuk Restorative Justice, Sebut tak Masuk Akal
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, membantah isu memberikan Rp 50 miliar untuk restorative justice. Ia mengatakan, hal tersebut tak masuk akal.
Soffi Amira - Sabtu, 11 April 2026
Jokowi Bantah Kasih Rp 50 Miliar untuk Restorative Justice, Sebut tak Masuk Akal
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Buang Anggaran, Jokowi Tidak Setuju Program Koperasi Merah Putih
Jokowi melarang Purbaya membangun program Koperasi Merah Putih karena lebih baik anggarannya diberikan kepada rakyat.
Frengky Aruan - Rabu, 08 April 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Buang Anggaran, Jokowi Tidak Setuju Program Koperasi Merah Putih
Indonesia
Jokowi Angkat Bicara Soal Gugurnya Tiga Prajurit TNI di Lebanon Akibat Serangan Israel
Dalam situasi normal, perjalanan udara Beirut menuju Jakarta memakan waktu minimal 17 jam
Angga Yudha Pratama - Jumat, 03 April 2026
Jokowi Angkat Bicara Soal Gugurnya Tiga Prajurit TNI di Lebanon Akibat Serangan Israel
Bagikan