Proses Pendaftaran Bacaleg Rampung, Ini Tahapan KPU DKI Selanjutnya

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 15 Mei 2023
Proses Pendaftaran Bacaleg Rampung, Ini Tahapan KPU DKI Selanjutnya

Ilustrasi - Pemilihan Umum serentak tahun 2024. ANTARA/Ilustrator Abdullah Rifai

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Proses tahapan pendaftaran bakal calon (bacalon) DPRD dan DPD Provinsi DKI Jakarta rampung dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta pada Minggu (14/5) pukul 23.59 WIB.

Ada 1.902 bacaleg dan 25 bacalon DPD DKI Jakarta yang resmi mendaftar ke KPU provinsi.

Baca Juga:

Berikut Nama 25 Bacalon DPD yang Daftar ke KPU DKI Jakarta

Komisioner KPU DKI Jakarta Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Nurdin mengatakan, setelah data bacaleg masuk, pihaknya akan melakukan proses verifikasi administrasi dari setiap bakal calon yang telah mendaftar. Tahapan verifikasi berlangsung selama lebih dari satu bulan di mulai hari ini 15 Mei hingga dengan 23 Juni 2023.

Dalam proses verifikasi, KPU DKI akan mengecek kesesuaian data yang disampaikan melalui aplikasi Silon (Sistem Informasi Pencalonan).

"Misalkan, ada ijazahnya yang tidak dilegalisir misalkan atau juga ada yang kesehatannya kurang. Karena kesehatannya kan harus sehat jasmani, rohani, dan (bebas) narkoba. kemudian kalo salah satunya kurang. hal-hal yang kurang atau tidak sesuai ini maka akan kami berikan status BMS belum memenuhi syarat," tuturnya.

Nurdin menerangkan, KPU DKI juga bakal melibatkan masyarakat untuk meminta tanggapan. Permintaan saran bakal terus berlangsung sampai penetapan DCT (daftar calon tetap).

Kemudian di tanggal 23 sampai dengan 26 Juni 2023, KPU Provinsj DKI Jakarta akan menyampaikan hasil verifikasi data administrasi bacalon kepada partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024.

Kalau dari hasil verifikasi administrasi, ada bacaleg yang belum memenuhi syarat makan partai yang bersangkutan harus segera melengkapi hingga statusnya memenuhi syarat.

Baca Juga:

KPU DKI Sambangi Rumah Jaja Mihardja Lakukan Coklit Data Pemilih

"Dari 26 Juni sampai 9 Juli itu parpol lakukan proses perbaikan, dari itu kemudian kami lakukan proses verifikasi perbaikan," tuturnya.

Lebih lanjut, kata Nurdin, apabila dalam proses verifikasi perbaikan masih juga ditemukan data yang belum memenuhi syarat maka KPU akan coret namanya.

"Kemudian hasil termin itu kami akan lakukan pencermatan kemudahan jadilah DCS, daftar calon sementara," pungkasnya.

Sekedar informasi ada 18 partai politik (parpol) yang resmi mendaftarkan bakal calon legislatif (bacaleg) peserta Pemilu 2024. Sebagai berikut;

1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

3. Partai Nasional Demokrat (NasDem).

4. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

5. Partai Amanat Nasional (PAN).

6. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

7. Partai Bulan Bintang (PBB).

8. Partai Golkar.

9. Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

10. Partai Perindo.

11. Partai Gerindra.

12. Partai Ummat.

13. Partai Gelora.

14. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).

15. Partai Demokrat.

16. Partai Buruh.

17. Partai Hanura.

18. Partai Garuda. (Asp)

Baca Juga:

KPU DKI Surati Anies Terkait Penetapan Anggota Baru DPRD DKI

#KPU #DKI Jakarta #Calon Legislatif
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Potensi Banjir Rob 6-8 November, Gubernur Pramono: Mudah-mudah Tidak Bersamaaan Banjir Lokal dan Kiriman
Untuk penanganan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA), menurut Pramono, menyiagakan sebanyak 600 pompa yang dimiliki.
Frengky Aruan - Jumat, 31 Oktober 2025
Potensi Banjir Rob 6-8 November, Gubernur Pramono: Mudah-mudah Tidak Bersamaaan Banjir Lokal dan Kiriman
Indonesia
Pramono Gelar Modifikasi Cuaca Hadapi Cuaca Ekstrem
Penting dilakukan untuk mencegah terjadinya curah hujan dengan intensitas tinggi di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Pramono Gelar Modifikasi Cuaca Hadapi Cuaca Ekstrem
Indonesia
Pramono Ungkap Biang Kerok Banjir Kemang Raya pada Kamis (30/10) Sore
Tanggul yang dimiliki Kemang Village retak dan kemudian bocor.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Pramono Ungkap Biang Kerok Banjir Kemang Raya pada Kamis (30/10) Sore
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
Tanggul Baswedan Jebol, 5 RT di Jaksel masih Kebanjiran Jumat (31/10) Pagi
Lima RT yang kebanjiran di Kelurahan Jati Padang dengan ketinggian air 40 cm.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Tanggul Baswedan Jebol, 5 RT di Jaksel masih Kebanjiran Jumat (31/10) Pagi
Indonesia
Jakarta Selatan Masih 'Terendam', Cek 33 RT yang Belum Kering dari Serangan Banjir 1,6 Meter
Kenaikan status ini menyebabkan genangan di berbagai wilayah DKI Jakarta
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Jakarta Selatan Masih 'Terendam', Cek 33 RT yang Belum Kering dari Serangan Banjir 1,6 Meter
Indonesia
Udara Jakarta Lebih Berbahaya 10 Kali Lipat dari Batas WHO pada Jumat (31/10), Ini Tips Bertahan Hidup dari Dinkes
Masyarakat kini dapat memantau kondisi lingkungan secara real-time melalui portal udara.jakarta.go.id dan aplikasi JAKI
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Udara Jakarta Lebih Berbahaya 10 Kali Lipat dari Batas WHO pada Jumat (31/10), Ini Tips Bertahan Hidup dari Dinkes
Indonesia
Polisi Kerahkan 1.597 Anggota tak Bersenjata untuk Jaga Ketat Demo Buruh di Kawasan Istana Negara
Mereka menuntut adanya kesehjateraan dan perhatian pemerintah terhadap guru.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Oktober 2025
Polisi Kerahkan 1.597 Anggota tak Bersenjata untuk Jaga Ketat Demo Buruh di Kawasan Istana Negara
Indonesia
Cemari Udara dan Air Hujan, Pemprov DKI Cari Landasan Berikan Sanksi Sosial Bagi Warga Pembakar Sampah
Berbeda dengan sanksi hukum yang bersifat mengikat, sanksi sosial lebih menekankan pembinaan moral dan tanggung jawab kolektif.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Oktober 2025
Cemari Udara dan Air Hujan, Pemprov DKI Cari Landasan Berikan Sanksi Sosial Bagi Warga Pembakar Sampah
Indonesia
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Komisi II DPR mengkritik KPU yang menyewa private jet dibandingkan menggunakan pesawat biasa.
Soffi Amira - Rabu, 29 Oktober 2025
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Bagikan