Proses Pendaftaran Bacaleg Rampung, Ini Tahapan KPU DKI Selanjutnya

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 15 Mei 2023
Proses Pendaftaran Bacaleg Rampung, Ini Tahapan KPU DKI Selanjutnya

Ilustrasi - Pemilihan Umum serentak tahun 2024. ANTARA/Ilustrator Abdullah Rifai

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Proses tahapan pendaftaran bakal calon (bacalon) DPRD dan DPD Provinsi DKI Jakarta rampung dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta pada Minggu (14/5) pukul 23.59 WIB.

Ada 1.902 bacaleg dan 25 bacalon DPD DKI Jakarta yang resmi mendaftar ke KPU provinsi.

Baca Juga:

Berikut Nama 25 Bacalon DPD yang Daftar ke KPU DKI Jakarta

Komisioner KPU DKI Jakarta Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Nurdin mengatakan, setelah data bacaleg masuk, pihaknya akan melakukan proses verifikasi administrasi dari setiap bakal calon yang telah mendaftar. Tahapan verifikasi berlangsung selama lebih dari satu bulan di mulai hari ini 15 Mei hingga dengan 23 Juni 2023.

Dalam proses verifikasi, KPU DKI akan mengecek kesesuaian data yang disampaikan melalui aplikasi Silon (Sistem Informasi Pencalonan).

"Misalkan, ada ijazahnya yang tidak dilegalisir misalkan atau juga ada yang kesehatannya kurang. Karena kesehatannya kan harus sehat jasmani, rohani, dan (bebas) narkoba. kemudian kalo salah satunya kurang. hal-hal yang kurang atau tidak sesuai ini maka akan kami berikan status BMS belum memenuhi syarat," tuturnya.

Nurdin menerangkan, KPU DKI juga bakal melibatkan masyarakat untuk meminta tanggapan. Permintaan saran bakal terus berlangsung sampai penetapan DCT (daftar calon tetap).

Kemudian di tanggal 23 sampai dengan 26 Juni 2023, KPU Provinsj DKI Jakarta akan menyampaikan hasil verifikasi data administrasi bacalon kepada partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024.

Kalau dari hasil verifikasi administrasi, ada bacaleg yang belum memenuhi syarat makan partai yang bersangkutan harus segera melengkapi hingga statusnya memenuhi syarat.

Baca Juga:

KPU DKI Sambangi Rumah Jaja Mihardja Lakukan Coklit Data Pemilih

"Dari 26 Juni sampai 9 Juli itu parpol lakukan proses perbaikan, dari itu kemudian kami lakukan proses verifikasi perbaikan," tuturnya.

Lebih lanjut, kata Nurdin, apabila dalam proses verifikasi perbaikan masih juga ditemukan data yang belum memenuhi syarat maka KPU akan coret namanya.

"Kemudian hasil termin itu kami akan lakukan pencermatan kemudahan jadilah DCS, daftar calon sementara," pungkasnya.

Sekedar informasi ada 18 partai politik (parpol) yang resmi mendaftarkan bakal calon legislatif (bacaleg) peserta Pemilu 2024. Sebagai berikut;

1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

3. Partai Nasional Demokrat (NasDem).

4. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

5. Partai Amanat Nasional (PAN).

6. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

7. Partai Bulan Bintang (PBB).

8. Partai Golkar.

9. Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

10. Partai Perindo.

11. Partai Gerindra.

12. Partai Ummat.

13. Partai Gelora.

14. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).

15. Partai Demokrat.

16. Partai Buruh.

17. Partai Hanura.

18. Partai Garuda. (Asp)

Baca Juga:

KPU DKI Surati Anies Terkait Penetapan Anggota Baru DPRD DKI

#KPU #DKI Jakarta #Calon Legislatif
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Gubernur DKI Pramono Tinjau Stasiun LRT Manggarai Jelang Peresmian, Pastikan Tarif Rp5.000
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung melakukang tapping tiket pintu keluar di Stasiun LRT Manggarai, Jakarta, Senin (24/8/2026).
Didik Setiawan - Senin, 24 Agustus 2026
Gubernur DKI Pramono Tinjau Stasiun LRT Manggarai Jelang Peresmian, Pastikan Tarif Rp5.000
Indonesia
Gubernur Pramono Perintahkan Pedagang Induk Kramat Jati Pindah Jualan di Dalam Pasar
Sebanyak 110 personel gabungan dikerahkan untuk menertibkan para pedagang kaki lima yang beraktivitas di trotoar dan badan Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Gubernur Pramono Perintahkan Pedagang Induk Kramat Jati Pindah Jualan di Dalam Pasar
Indonesia
BUMD DKI Galang Bantuan Korban Terdampak Gempa NTT
Dukungan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab bersama untuk membantu masyarakat NTT yang tengah menghadapi dampak bencana gempa bumi.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
BUMD DKI Galang Bantuan Korban Terdampak Gempa NTT
Indonesia
Komisi B DPRD DKI Minta Kajian Matang Rencana Transjakarta, jangan Muncul Persepsi Tarif Rp 3.500
Tarif transportasi laut memiliki struktur biaya yang berbeda.
Dwi Astarini - Rabu, 19 Agustus 2026
Komisi B DPRD DKI Minta Kajian Matang Rencana Transjakarta, jangan Muncul Persepsi Tarif Rp 3.500
Indonesia
Pramono Anung Beberkan Alasan Modifikasi Cuaca di Jakarta Belum Bisa Dilakukan
Pramono Anung mengatakan operasi modifikasi cuaca (OMC) belum dapat dilakukan untuk membantu mengatasi kondisi udara di Ibu Kota.
Yusuf Abdillah - Rabu, 19 Agustus 2026
Pramono Anung Beberkan Alasan Modifikasi Cuaca di Jakarta Belum Bisa Dilakukan
Indonesia
Kualitas Udara Jakarta Tidak Sehat pada HUT RI, Warga Disarankan Pakai Masker
Kualitas udara Jakarta tercatat berada pada kategori tidak sehat pada Senin (17/8) pagi WIB.
Yusuf Abdillah - Senin, 17 Agustus 2026
Kualitas Udara Jakarta Tidak Sehat pada HUT RI, Warga Disarankan Pakai Masker
Indonesia
Dinas Bina Marga DKI Lempar Polemik JPO tanpa Tangga di DPR ke Diskominfotik
Meminta awak media untuk menanyakan masalah raibnya tangga JPO di Gedung MPR/DPR ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 14 Agustus 2026
Dinas Bina Marga DKI Lempar Polemik JPO tanpa Tangga di DPR ke Diskominfotik
Indonesia
Waskita Kejar Penyambungan Rel LRT Jakarta Velodrome-Manggarai yang Diresmikan Akhir Agustus
Waskita menyebut, secara keseluruhan, pekerjaan LRT Jakarta telah mendekati akhir.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
Waskita Kejar Penyambungan Rel LRT Jakarta Velodrome-Manggarai yang Diresmikan Akhir Agustus
Indonesia
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Seharusnya pemda sudah menertibkan TPS ilegal jauh-jauh hari.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Indonesia
JPO Depan Gedung DPR tak Punya Akses Tangga, ini Kata Gubernur Pramo Anung
JPO tersebut sebelumnya dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
JPO Depan Gedung DPR tak Punya Akses Tangga, ini Kata Gubernur Pramo Anung
Bagikan