Presiden Tak Ingin Ada Peraturan Persulit Investasi

Yohannes AbimanyuYohannes Abimanyu - Selasa, 25 Juli 2017
Presiden Tak Ingin Ada Peraturan Persulit Investasi

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kanan), Menko Polhukam Wiranto (kedua kanan). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo tidak ingin ada peraturan yang diterbitkan justru mempersulit baik warga, pekerja, pengusaha, maupun investor untuk berinvestasi di Indonesia.

"Kunci untuk pertumbuhan ekonomi sekarang ini memang hanya ada dua, karena APBN kita tidak mungkin melompat. Dua hal ini penting sekali, yang bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi kita, pertama peningkatan investasi dan yang kedua peningkatan ekspor," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (24/7).

Presiden pada kesempatan itu memberikan pembekalan kepada calon perwira remaja (Capaja) Akademi TNI dan Polri Tahun 2017.

Pernyataan itu disampaikan terkait semakin banyaknya lembaga rating internasional yang memberikan predikat layak investasi kepada Indonesia.

Untuk itulah, Presiden Joko Widodo menekankan jajarannya untuk memanfaatkan momentum tersebut guna meningkatkan investasi dan ekspor.

Dalam sidang kabinet paripurna yang diselenggarakan Senin siang, Kepala Negara memang sempat memberikan teguran kepada kementerian maupun lembaga negara yang dianggapnya masih merilis kebijakan yang justru menambah rantai birokrasi dan mempersulit investasi.

Padahal, sebagaimana yang dikatakan Presiden, investasi amat diperlukan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Kalau masih keluar peraturan menteri atau peraturan Dirjen yang justru menambah birokrasi, menambah ruwetnya orang yang ingin ekspansi dan investasi, ya saya tegur," kata Presiden.

Sementara dari sisi ekspor, Presiden Joko Widodo juga terus mengingatkan agar Indonesia mulai beranjak kepada pasar-pasar atau negara-negara yang selama ini belum tersentuh pasar ekspor Indonesia.

Hal ini sebenarnya telah disampaikan Presiden berulang kali dalam kesempatan yang telah lalu.

"Karena ekspor pun kita masih berkutat pada pasar-pasar yang lalu terus, tradisional, tidak berani melangkah ke pasar-pasar nontradisional yang harusnya mulai digarap secara baik," ucapnya.

Dua hal inilah yang terus dituntut oleh Presiden kepada jajarannya dalam berbagai kesempatan.

Sebab, sebagaimana diketahui bersama, lembaga survei internasional "Gallup World Poll" dalam rilis terbarunya yang dipublikasikan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) menyebut bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tertinggi bila dibandingkan dengan sejumlah negara lainnya.

Iklim dan dukungan masyarakat tersebut tentu diharapkan dapat semakin menggenjot investasi dan perekonomian Indonesia. (*)

Sumber: ANTARA

#Presiden Jokowi #Investasi
Bagikan
Ditulis Oleh

Yohannes Abimanyu

Wonderful Indonesia, Pesona Indonesia dan pesona gw adalah satu

Berita Terkait

Indonesia
Menlu Qatar Bertemu Presiden Prabowo, Tegaskan Komitmen Investasi Rp 70 Triliun
Menlu Qatar juga membahas rencana kunjungan Emir Qatar ke Indonesia pada akhir tahun 2026.
Frengky Aruan - Selasa, 16 Juni 2026
Menlu Qatar Bertemu Presiden Prabowo, Tegaskan Komitmen Investasi Rp 70 Triliun
Fashion
Dolar AS Menguat, Investasi Emas Dinilai Jadi Pilihan Aman untuk Lindungi Aset
Emas kini dinilai sebagai pilihan aman untuk melindungi aset. Milenial dan Gen Z mulai menjadikan emas sebagai instrumen investasi.
Soffi Amira - Rabu, 10 Juni 2026
Dolar AS Menguat, Investasi Emas Dinilai Jadi Pilihan Aman untuk Lindungi Aset
Lainnya
BTC Price Game Kini Hadir di Pintu, Fitur Edukatif untuk Analisis Harga Bitcoin
Pengguna dengan kemenangan beruntun dapat melanjutkan ke babak berikutnya tanpa mengurangi kredit game
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 Juni 2026
BTC Price Game Kini Hadir di Pintu, Fitur Edukatif untuk Analisis Harga Bitcoin
Indonesia
Presiden Prabowo Tegaskan Pengusaha jangan Diperas dan Dipersulit Terus
Menurut Presiden, pemerintah tidak boleh justru membebani dunia usaha melalui proses yang lambat, birokratis, atau membuka ruang bagi pungutan liar.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Tegaskan Pengusaha jangan Diperas dan Dipersulit Terus
Indonesia
Prabowo Bakal Kesulitan Kejar Pertumbuhan 6,5 persen di 2027 Tanpa Dukungan Swasta
Mendukung berbagai program prioritas dan program vital, belanja negara dalam APBN 2027 direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 Mei 2026
Prabowo Bakal Kesulitan Kejar Pertumbuhan 6,5 persen di 2027 Tanpa Dukungan Swasta
Indonesia
Buka Pintu Investasi, Pemprov DKI bakal Terbitkan Obligasi Daerah Tahun Depan
Skema ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat yang memiliki tabungan atau dana investasi untuk ikut berinvestasi dalam pembangunan Jakarta.
Dwi Astarini - Selasa, 19 Mei 2026
Buka Pintu Investasi, Pemprov DKI bakal Terbitkan Obligasi Daerah Tahun Depan
Indonesia
Kompleksitas Aturan dan Birokrasi Hambat Investasi di Indonesia
deregulasi juga harus tetap menjaga kualitas pengawasan, perlindungan lingkungan, dan kepastian hukum agar tidak berubah menjadi liberalisasi tanpa kontrol.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Kompleksitas Aturan dan Birokrasi Hambat Investasi di Indonesia
Lifestyle
Pintu Rilis 48 Token Aset Kripto Saham Global
Integrasi teknologi blockchain kini membuka sekat pembatas investasi lintas negara melalui kehadiran 48 aset baru
Angga Yudha Pratama - Senin, 18 Mei 2026
Pintu Rilis 48 Token Aset Kripto Saham Global
Indonesia
Prabowo Perintahkan Pembentukan Satgas Deregulasi untuk Pangkas Perizinan Usaha
Presiden Prabowo Subianto meminta pembentukan satgas deregulasi guna menyederhanakan perizinan usaha dan mempercepat investasi di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 13 Mei 2026
Prabowo Perintahkan Pembentukan Satgas Deregulasi untuk Pangkas Perizinan Usaha
Berita
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,61 Persen, DPR Soroti Dominasi Belanja Pemerintah
Komisi XI DPR RI memberikan apresiasi atas pertumbuhan ekonomi yang naik 5,61 persen.
Soffi Amira - Jumat, 08 Mei 2026
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,61 Persen, DPR Soroti Dominasi Belanja Pemerintah
Bagikan