Presiden Prabowo Ingatkan Polisi: jangan Kriminalisasi dan tak Boleh Hukum Tajam Kebawah

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 01 Juli 2026
Presiden Prabowo Ingatkan  Polisi: jangan Kriminalisasi dan tak Boleh Hukum Tajam Kebawah

Presiden Prabowo Subianto/ Setpres

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PRESIDEN Prabowo Subianto mengingatkan jangan sampai ada kriminalisasi dalam penegakan hukum. Prabowo menekankan hukum harus jadi pelindung rakyat dan tak boleh tajam ke bawah dan lemah ke atas.

"Negara kita negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus kita tegakkan. Hukum harus dihormati dan dihargai. Hukum harus menjadi pelindung rakyat, hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas," kata Prabowo Prabowo dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Cikeas, Bogor, Rabu (1/7).

Prabowo mengatakan hukum jangan djadikan sebagai alat bagi mereka yang memiliki uang.

Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok mana pun.

Presiden Prabowo


Ia menegaskan tak ada seorang pun di Indonesia yang kebal akan hukum jika melakukan kesalahan. "Tidak boleh ada kriminalisasi. Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang. Dan tidak boleh ada siapa pun yang kebal terhadap hukum," sambungnya.

Baca juga:

Lengkap! Jadwal dan Kegiatan HUT Bhayangkara ke-79 Polri di Monas, 1 Juli 2025


Prabowo mengatakan rakyat harus mendapat perlindungan hukum.

"Masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani. Orang yang benar harus merasa aman. Orang yang bersalah, harus bertanggung jawab atas perbuatannya," imbuhnya.(knu)

Baca juga:

Hari Bhayangkara ke-80 Digelar di Satlat Brimob Cikeas, Presiden Prabowo Pimpin Upacara



#Presiden Prabowo #HUT Bhayangkara #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Prabowo Hadiri Pembukaan KTT ke-49 ASEAN, Perkuat Kerja Sama Negara Kawasan
Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 08.30 waktu setempat dan disambut langsung oleh Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
Dwi Astarini - Minggu, 15 November 2026
Presiden Prabowo Hadiri Pembukaan KTT ke-49 ASEAN, Perkuat Kerja Sama Negara Kawasan
Indonesia
Presiden: Orang yang Bisa Membuat Revolusi di Indonesia ialah Prabowo
Prabowo menegaskan tidak akan mundur menghadapi berbagai ancaman dari pihak asing.
Dwi Astarini - Minggu, 15 November 2026
Presiden: Orang yang Bisa Membuat Revolusi di Indonesia ialah Prabowo
Indonesia
Prabowo bakal Panggil Partai Koalisi Bahas Dua Calon Pengganti Gibran
Prabowo juga dapat berkonsultasi dengan berbagai pihak, termasuk partai politik pendukung pemerintah.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Prabowo bakal Panggil Partai Koalisi Bahas Dua Calon Pengganti Gibran
Indonesia
Presiden Prabowo Tetap Buka Diskusi dengan Koalisi soal Wapres meski Punya Hak Prerogatif
Demokrat menghormati kewenangan konstitusional Prabowo dalam mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Presiden Prabowo Tetap Buka Diskusi dengan Koalisi soal Wapres meski Punya Hak Prerogatif
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Bagikan