Presiden: Nasib Budi Gunawan Tunggu Paripurna DPR
Noer Ardiansjah - Kamis, 15 Januari 2015
Presiden Joko Widodo saat memberikan tanggapan tentang pencalonan Kapolri Komjen Budi Gunawan. (Foto: Antara)
Ukuran:
14
Audio:
MerahPutih, Nasional - Presiden Joko Widodo hingga kini belum bisa memutuskan nasib calon tunggal Kapolri, Komisaris Jenderal polisi Budi Gunawan. Presiden Joko Widodo masih menunggu rapat paripurna DPR RI.
"Sampai saat ini saya masih menunggu, gak tahu paripurna di dewan kapan, setelah itu baru akan kita putusan kebijakan apa yang akan kita ambil," kata Presiden Joko Widodo saat menggelar jumpa pers di Wisma Negara, Jakarta, Rabu malam (14/1).
Mantan Gubernur DKI Jakarta yang akrab disapa Jokowi menjelaskan, sebelum mengajukan nama Budi Gunawan sebagai calon Kapolri tunggal, pihaknya menanyakan rekam jejak Budi Gunawan kepada Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) termasuk dugaan kepemilikan rekening gendut.
Dari hasil klarifikasi tersebut didapatkan kabar bahwa dugaan kepemilikan rekening gendut Budi Gunawan sama sekali tidak terbukti. Jokowi juga mengaku bahwa dirinya mendapat salinan surat klarifikasi tersebut.
"Dijelaskan bahwa transaksi itu adalah transaksi wajar. Ini saya pegang," tandasnya.
Sebelumnya, Komisi III DPR RI secara aklamasi setuju pencalonan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol Sutarman. Dari 10 fraksi partai politik di parlemen, 9 fraksi menyatakan sepakat dan mendukung pencalonan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.
Persetujuan Komisi III ini dihasilkan setelah menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan Budi Gunawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat. Hasil pleno selanjutnya kemudian akan dilaporkan dalam rapat paripurna DPR.
Meski dinyatakan lolos uji kepatutan dan kelayakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan bekas ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri terkait kepemilikan rekening gendut. Sejumlah elemen dan koalisi masayrakat sipil juga mendesak Jokowi untuk mengganti Budi Gunawan dan mengajukan nama lain untuk memimpin korps Bhayangkara. (BHD)
Bagikan
Berita Terkait
Indonesia
Ditunjuk Jadi Menko Polkam Ad Interim, Menhan Sjafrie Akui Belum Komunikasi dengan Budi Gunawan
Sjafrie mengaku dirinya belum menjalin komunikasi apapun dengan mantan Menko Polkam, Budi Gunawan yang terkena reshuffle kabinet kemarin.
Wisnu Cipto - Selasa, 09 September 2025
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Prabowo Tunjuk Menhan Sjafrie Jadi Menkopolkam Ad Interim
Sjafrie sebagai menko polkam ad interim sampai dengan diangkatnya menko polkam yang baru.
Wisnu Cipto - Selasa, 09 September 2025
Berita
Ad Interim Adalah Jabatan Sementara, Sjafrie Sjamsoeddin Ditunjuk Jadi Menko Polkam
Ad Interim Adalah berasal dari bahasa Latin, yang secara harfiah berarti "untuk sementara waktu". Sjafrie Sjamsoeddin kini menduduki posisi tersebut di Menko Polkam
ImanK - Selasa, 09 September 2025
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Berita
Profil Budi Gunawan yang Tersingkir dari Kabinet Merah Putih, Siapa Penggantinya?
Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan reshuffle Kabinet Merah Putih, Senin (8/9/2025), salah satunya ada nama besar Budi Gunawan.
ImanK - Senin, 08 September 2025
Indonesia
Sri Mulyani hingga Budi Gunawan Diisukan Kena Reshuffle, Prabowo Mulai Rombak Kabinet Merah Putih
Sri Mulyani hingga Budi Gunawaran dilaporkan kena reshuffle. Presiden RI, Prabowo Subianto, sedang merombak Kabinet Merah Putih.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Indonesia
Buka Lahan dengan Cara Membakar Kini Dilarang, Pemerintah: Gunakan Teknologi yang Modern
Membuka lahan dengan cara membakar tidak bisa dibenarkan karena berdampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 04 Agustus 2025
Indonesia
Saat Gerakan Kibarkan Bendera Cerita One Piece Disebut Bentuk Provokasi
Jika pemerintah melihat adanya upaya kesengajaan dalam menyebarkan narasi tersebut, Budi Gunawan memastikan pemerintah akan mengambil langkah tegas.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
Indonesia
Menko Polkam: Pengibaran Bendera One Piece Nodai Simbol Negara
Gerakan pengibaran bendera One Piece merupakan bentuk provokasi yang dapat menurunkan kewibawaan dan derajat bendera Merah Putih.
Wisnu Cipto - Sabtu, 02 Agustus 2025
Indonesia
Menko BG Ancam Pidanakan Pengibar Bendera One Piece
Ada upaya kesengajaan untuk menghina simbol negara dalam menyebarkan narasi pengibaran bendera One Piece itu.
Wisnu Cipto - Jumat, 01 Agustus 2025
