Presiden Larang Kabinet Bicara 3 Periode, Ketua DPD: Menteri Harus Taat!

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya berbicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti mendukung hal tersebut. Menurutnya para menteri harus berhenti membuat gaduh dan mengikuti instruksi presiden.

Baca Juga:

Mendagri Diminta Klarifikasi Terkait APDESI Deklarasi Jokowi 3 Periode

"Presiden sudah mengeluarkan sikap dan instruksi terkait masalah penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode. Seluruh menteri harus taat terhadap hal itu," kata LaNyalla dalam keterangannya, Kamis (7/4).

Menurut LaNyalla, Presiden memperlihatkan ketaatannya terhadap konstitusi dengan menolak penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode.

"Sebagai pembantu presiden, menteri pun harus taat dengan hal tersebut," imbuhnya

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, banyak permasalahan lebih penting yang dihadapi masyarakat.

"Masyarakat masih menghadapi permasalahan ekonomi dan semakin tertekan dengan tingginya harga-harga. Saat-saat seperti ini pemerintah harusnya memberi solusi, bukan malah menambah beban pikiran masyarakat dengan masalah penundaan pemilu dan jabatan 3 periode," katanya.

Menurut LaNyalla, para menteri harus memperlihatkan empatinya kepada masyarakat. Ia meminta para menteri tak lagi menyuarakan penundaan pemilu atau jabatan tiga periode.

"Para menteri lebih baik fokus bekerja memulihkan ekonomi yang sedang tidak baik," tegas LaNyalla. (Pon)

Baca Juga:

Mendagri Tegaskan Tidak Ada Deklarasi Jokowi 3 Periode di Acara APDESI