Noer Ardiansjah
Hari ini Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumpulkan seluruh anggota Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta, untuk membahas batas tertinggi indikatif RAPBN 2018.
Dalam rapat paripurna tersebut, Presiden Jokowi mengatakan bahwa dengan volume belanja negara yang akan mencapai diatas Rp2.200 triliun, maka fokus dan perhatian harus betul-betul diarahkan untuk mencapai target-target pembangunan.
"Terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sehingga bisa menurunkan angka kemiskinan menjadi single digit, serta berdampak pada pengurangan kesenjangan antardaerah maupun ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin," kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4) seperti dikutip Biro Pers Setpres.
Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa program infrastruktur merupakan prioritas nasional. Ia menegaskan, pada tahun 2018 mendatang, seluruh program prioritas nasional yang telah dicanangkan dan sedang dikerjakan saat ini harus dapat diselesaikan sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.
"Sekali lagi, seluruh program infrastruktur nasional harus dapat diselesaikan di 2018 sehingga kita memiliki fondasi yang kuat. Bukan saja untuk meningkatkan daya saing, tapi juga bisa meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi," katanya.
Tentu saja, ucap Jokowi, pertumbuhan ekonomi yang dimaksud tak hanya berfokus pada angka pertumbuhan semata. Presiden mengingatkan agar jajarannya turut mengupayakan ekonomi yang berkeadilan dalam rangka menurunkan tingkat kesenjangan.
"Perlu saya ingatkan juga masalah pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Dorong agar program-program itu masuk ke sini (ekonomi berkeadilan). Masukkan ke sini hal-hal yang berkaitan dengan pengurangan 'gini ratio', pengurangan kesenjangan," tandasnya.
Selain itu, Presiden juga mengingatkan jajarannya agar menggunakan anggaran yang ada sebagaimana mestinya. Ia meminta agar pencegahan dan tindakan tegas diberikan bagi para penyalahguna anggaran.
"Jangan ditawar-tawar lagi, pastikan bahwa seluruh APBN kita ini bebas dari korupsi. Lakukan pencegahan di kementerian dan lembaga masing-masing. Jangan ragu-ragu untuk bertindak keras dan tegas terhadap uang yang berada di APBN kita," tutupnya.
