Andika Pratama
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons perihal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan masalah dalam pengelolaan anggaran Komponen Cadangan (Komcad) Kementerian Pertahanan. Ia menyebut temuan-temuan tersebut di kementerian selalu ada.
"Temuan-temuan seperti itu di kementerian-kementerian selalu ada, yang paling penting prosedur administratif itu bisa dilakukan perbaikan-perbaikan," kata Jokowi di Pameran Indo Defence 2022 Expo & Forum di Jakarta, Rabu (2/11).
Baca Juga
Didampingi Prabowo, Jokowi Saksikan Demonstrasi Prajurit dan Alutsista di Indo Defence 2022
Ia memerintahkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto beserta menteri-menteri yang lain untuk menindaklanjuti temuan BPK.
"Saya sudah perintahkan kepada semua menteri, tidak hanya satu urusan (Komcad) itu saja, karena kemarin juga baru disampaikan kepada saya laporan untuk semester satunya; dan temuannya banyak, dan itu yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dan menyampaikan semuanya kepada BPK RI," tegas Jokowi.
Sebelumnya, Selasa (1/11), BPK telah mengirim surat kepada Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
Dalam laporannya, BPK menyebutkan pengadaan barang untuk Komcad tersebut termasuk pengadaan barang kegiatan dukungan senilai Rp 123,07 miliar), aset kendaraan senilai Rp 44,8 miliar, serta senjata senapan serbu senilai Rp 67,3 miliar.
Barang-barang itu telah didistribusikan ke tiga Resimen Induk Daerah Militer (Rindam), Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus), pelaksana kegiatan latihan dasar militer (latsarmil), serta pembulatan Komcad.
Baca Juga
Jokowi Berpesan Agar Parpol Jaga Suasana Tetap Cool Jelang Pemilu 2024
Menurut BPK, seharusnya barang-barang tersebut tercatat sebagai aset tetap minimal senilai Rp 230,57 miliar. Masalahnya, pencatatan tidak bisa dilakukan karena sebagian barang didatangkan dan didistribusikan sebelum adanya anggaran.
Kegiatan dukungan Komcad tahun 2021 justru masih diajukan sebagai tambahan anggaran sebesar Rp 123,07 miliar untuk Tahun Anggaran 2022.
BPK juga mengungkap adanya kebutuhan dana untuk kegiatan Komcad berupa pengadaan kendaraan senilai Rp 68,69 miliar dan senapan serbu kaliber 5,56 mm senilai Rp582,99 miliar, yang dicatat sebagai kontrak pinjaman dalam negeri 2021 dan 2022. Padahal, kontrak pembiayaan anggarannya belum efektif berlaku.
Akibatnya, BPK menilai ada potensi permasalahan hukum terhadap aset senilai Rp 527,27 miliar di Kemenhan. Kemenhan juga berpotensi menerima tagihan atas pengeluaran pihak ketiga senilai total Rp 1,07 triliun yang sebagian besar untuk pembentukan Komcad 2021.
BPK mengatakan permasalahan itu timbul karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Baranahan Kemenhan membuat pengadaan barang sebelum anggaran tersedia, sehingga hal tersebut menyalahi UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
BPK merekomendasikan kepada menhan agar memerintahkan Kepala Baranahan dan PPK segera menyelesaikan penganggaran dan pembayaran pelaksanaan kegiatan serta menginstruksikan Inspektorat Jenderal Kemenhan memverifikasi hasil pekerjaan dan kewajaran nilai pembayaran tersebut. (Knu)
Baca Juga
