Presiden Jokowi Perintahkan Penanganan Difteri Dilanjutkan

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk melanjutkan apa yang telah dilakukan Kementerian Kesehatan dalam menanggulangi penyakit mematikan yang disebabkan oleh bakteri "Corynebacterium Diptheriae.

"Presiden perintahkan untuk melakukan penanganan yang sudah kita lakukan, ORI (Outbreak Response Immunization/imunisasi ulang), kebersihan," kata Menteri Kesehatan Nila F Moeloek usai mengikuti rapat terbatas penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit difteri di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (27/12).

Ratas yang berjalan tertutup itu dimulai sekitar pukul 16.00 WIB, juga diikuti beberapa Menteri Kabinet Kerja, diantaranya Menko Polhukam Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Menkes menjelaskan penyakit difteri merupakan "endemis" yang sudah sejak dulu ada dan Indonesia telah melakukan imunisasi mulai 1977.

"Penyakit ini tidak pernah hilang. Ini tidak hanya di Indonesia saja dan ini juga ada di negara lain, diantaranya India, Bangladesh, Myanmar. Memang beberapa negara sudah tidak ada," ungkap Nila Moeloek.

Dia menambahkan penetapan KLB merupakan peringatan dini bukan wabah dan jika ditemukan harus dilakukan ORI. "Jadi penanganannya adalah imunisasi. Tadi (di Ratas) juga ada Kemenag (Kementerian Agama) untuk minta tolong agar tidak ada penolakan, kalau sudah ada memang ada wabah KLB seperti ini mau tidak mau harus kita lakukan. Tidak boleh ditolak," katanya.

Nila Moeloek mengakui saat ini ORI masih difokuskan di tiga provinsi (Jakarta, Jawa Barat dan Banten), namun akan diteruskan ke provinsi lainnya.

Dia mengungkapkan hal itu terkait logistik yang ada, namun pihaknya telah memerintahkan Bio Farma untuk terus memproduksi imunisasi DPT.

"Vaksin itu berasal dari Indonesia, Biofarma, dan kita minta Biofarma terus menerus membuat sehingga berkesinambungan. Jadi mulai Desember ini terus sampai nanti ke provinsi-provinsi lain yang terkena," katanya. (*)

Sumber: ANTARA