Presiden Jokowi Harapkan Repatriasi Pengungsi Rakhine State Dapat Diimplementasikan

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Bangladesh Abdul Hamid membahas perkembangan terkini situasi Rakhine State. Kedua pemimpin berkomitmen dan perhatian tinggi akan terus diberikan pemerintah dan rakyat Indonesia dalam rangka membantu mengatasi krisis kemanusiaan tersebut.

"Saya juga menyambut baik kesepakatan repatriasi pemerintah Bangladesh dengan pemerintah Myanmar. Saya harap implementasi kesepakatan dapat dilakukan secara sukarela, terhormat, dan aman," ujar Presiden Jokowi saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Bangladesh Abdul Hamid di Credential Hall, Bangabhan Presidential Palace, pada Sabtu (27/1).

Tak lupa, Presiden Jokowi menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan saat kunjungannya ke Bangladesh, termasuk rencana kunjungannya ke Cox's Bazar esok hari.

"Terima kasih atas sambutan hangat Yang Mulia Presiden Abdul Hamid. Suatu kehormatan dapat melakukan kunjungan ke Bangladesh untuk pertama kalinya," ucap Presiden Jokowi lagi.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa Presiden Bangladesh Abdul Hamid menyampaikan kembali bahwa Indonesia itu dekat dengan Bangladesh.

“Karena Indonesia negara pertama yang mengakui kemerdekaan Bangladesh dan jasa ini tidak akan pernah dilupakan oleh rakyat Bangladesh,” ucap Retno menyampaikan pesan Presiden Bangladesh.

Ke depan, ucap Retno, kedua pemimpin sepakat bahwa kerja sama ekonomi akan menjadi prioritas bagi hubungan kedua negara.

Setelah pertemuan bilateral, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyaksikan pertemuan budaya dan jamuan santap malam bersama Presiden Abdul Hamid dan Ibu Negara Bangladesh Rasyidah Khanam.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Duta Besar RI untuk Bangladesh Rina Soemarno, serta Direktur Asia Selatan dan Tengah Kementerian Luar Negeri Ferdy Piay. (*)