MerahPutih Politik- Presiden Joko Widodo alias Jokowi diprediksi tengah membangun kekuatan penyeimbang untuk menghadapi tekanan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) seiring dengan perkembangan politik akhir-akhir ini. Kekuatan penyeimbang yang Jokowi bangun tersebut, mulai terlihat sejak ditundanya pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.
"Dalam kasus BG (Budi Gunawan), kenapa Jokowi membentuk tim 9. Orang-orang yang ada di tim 9 ini kan latar berlakang berbeda-beda," kata Peneliti senior Indonesian Publik Institute (IPI) Karyono Wibowo saat berbincang dengan merahputih.com di Jakarta, Rabu (4/2).
Jika dilihat komposisi dari tim 9 ini, Karyono menyebut bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak menginginkan Komjen Budi sebagai Kapolri. Tim 9 yang dipimpin Syafi’i Ma'arif ini adalah bentukan Presiden Jokowi untuk menerima masukan dari mereka tentang kasus Komjen Budi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Itu orang-orang yang tidak menginginkan BG dilantik, tapi oleh Jokowi diakomodir," katanya.
Kekuatan penyeimbang yang Jokowi bangun lainnya, kata Karyono, adalah bertemunya Jokowi dengan Prabowo Subianto sebagai perwakilan dari Koalisi Merah Putih (KMP). Begitu juga dengan pertemuan antara Jokowi dengan para pimpinan pejabat negara seperti DPD dan DPR RI belum lama ini. Menurut Karyono, apa yang sudah dilakukan Jokowi tersebut untuk membangun keseimbangan dengan partai koalisi.
"Jokowi ingin mendapatkan masukan lebih banyak dari banyak kalangan soal kasus BG, KPK dan Polri," katanya.
Namun kekuatan penyeimbang yang Jokowi bangun tersebut, membuat Jokowi sendiri terhimpit. Sebab, Komjen Budi sudah mendapatkan legitimasi dari DPR RI untuk dilantik meski sudah menyandang status tersangka. Sementara tim 9 tidak menginginkan Jokowi melantik BG sebagai orang nomor satu di institusi Polri. Nah, hal-hal semacam inilah yang dapat menjadi sebab munculnya konspirasi dalam rangka menjatuhkan Jokowi dari tampuk kekuasaan.
"Konspirasi bisa saja. Kalau tidak lantik BG antara KIH dan KMP. Tapi belum tentu KIH dan KMP berkonspirasi karena perkembangan politik begitu cepat," katanya.
Menurut Karyono, gerakan konspirasi kerap terjadi dan sudah biasa dalam dunia politik. Tapi, konspirasi yang dibangun tersebut tergantung pada berat atau tidaknya persoalan yang dihadapi. Pernyataan tentang konspirasi Karyono ini merupakan jawab ketika ditanya tentang kemungkinan KMP dan KIH melakukan konspirasi dalam rangka menjatuhkan Jokowi setelah Jokowi bertemu dengan Prabowo.
"Misalnya seandainya pertemuan Jokowi-Prabowo membahas BG. Tapi itu kan tak dibicarakan. Pak Prabowo kan cuma bilang siap mendukung keputusan presiden. Jadi Dia harus konsekuen apa yang diucapkan Prabowo. Itu bisa juga jebakan. Tapi kalau kelihatannya Prabowo tulus dan konsisten dengan ucapannya," kata Karyono. (hur)