Noer Ardiansjah
MerahPutih Politik- Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pramono Anung kembali angkat bicara tentang pernyataan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto yang mengatakan Presiden Jokowi tidak akan melantik Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri).
Menurut Pram, sebagai kepala negara dan pemerintahan, Jokowi memiliki wewenang dan kekuasaan untuk melantik atau tidak terhadap Komjen Budi sebagai Kapolri.
"Dan, Presiden Jokowi itu mempunyai kewenangan penuh. Maka seyogyanya para menteri (termasuk Andi Widjajanto) itu tidak menambah kegaduhan, tetapi memberikan masukan secara tertutup kepada Presiden," kata Pram usai menjadi pembicara pada acara diskusi bertajuk "Benarkah Jokowi Boneka Megawati? Atau Megawati Yang Sebenarnya Dihancurkan oleh Mereka Yang Merusak Jokowi?," di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (4/2)
Masih menurutnya, jika para menteri mengeluarkan statemen atau pendapat secara terbuka hal itu akan menambah kegaduhan dan pemerintah sendiri yang dirugikan. Oleh karenanya, ia meminta semua pihak agar memberikan kewenangan kekuasaan dan kesempatan pada Jokowi untuk memutuskan yang terbaik bagi bangsa ini. Selain itu, ia juga mengatakan bukan soal kekecewaan atau tidak yang dihadapi dirinya atau partainya jika Jokowi tak melantik Komjen Budi.
"Tetapi, persoalannya adalah, kami menginginkan sekali lagi proses penegakan hukum dihargai, proses penyelesaian ini betul-betul mengedepankan itu. Kalau memang salah, salah," kata Pram.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi menunda pelantikan Komjen Budi sebagai Kapolri karena dia sudah menyandang status tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (hur)
