Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - WALI Kota Solo yang juga menjabat Sekretaris DPC PDIP Solo
Teguh Prakosa buka suara terkait dengan pernyataan Presiden Prabowo mengenai pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Teguh menilai pernyataan Prabowo yang juga menjabat Ketua Umum Partai Gerindra tersebut merupakan pengalihan isu semata. Tak hanya itu, hal tersebut akan membuat kegaduhan politik.
“Itu (pilkada kepala daerah lewat DPRD) kan justru membuat kegaduhan. Duitnya, anggaran program pemerintah 2025, belum ada. Pengalihan isu, akhirnya orang meributkan itu,” ujar Teguh, Senin (16/12).
Dia menyebut program sesungguhnya Prabowo Subianto belum tentu jalan semua. Ia berharap pemerintah baru lebih fokus merealisasikan program kerja. “Kami tidak ingin menanggapi lebih jauh soal itu. Lebih baik bicara program kerja 2024 pemerintah baru,” katanya
Wacana kepala daerah dipilih lewat DPRD sempat disinggung Presiden Prabowo Subianto kala berpidato di acara HUT Ke-60 Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).
Baca juga:
Prabowo Ingin Kembalikan Pemilihan Kepala Daerah ke DPRD, Ganjar Lempar Sindiran
Dalam pidatonya, Prabowo mengaku setuju atas usul Ketum Golkar Bahlil Lahadalia soal proses pilkada lewat DPRD. Menurut Prabowo, tidak perlu malu mengakui bahwa sistem demokrasi di dalam negeri terlalu mahal. Ia menyampaikan memang harus berani untuk mengoreksi diri perihal sistem demokrasi.
Prabowo memuji Bahlil yang jeli tentang perbaikan terhadap demokrasi. Ia lantas mengajak pimpinan partai yang hadir dalam acara HUT Ke-60 Partai Golkar untuk menimbang pandangan tersebut.
"Ketua umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik, apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan?" bebernya.
Prabowo kemudian memberikan contoh ihwal sistem demokrasi yang diterapkan sejumlah negara tetangga yang pemilihan kepala daerah dipilih melalui dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Menurut Prabowo, pemikiran dengan sistem tersebut efisien.
Menurut Prabowo, uang yang biasa digunakan untuk membiayai sistem demokrasi melalui pemilihan langsung itu bisa dialihkan untuk kebutuhan rakyat.(Ismail/Jawa Tengah)
Baca juga:
Pilkada Ulang di Lokasi ‘Kotak Kosong’ Menang Digelar Tahun Depan
