Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan di Jakarta, Rabu (18/1) menyampaikan Kemhan harus bisa mengorkestrasi informasi-informasi intelijen pertahanan dan keamanan yang selama ini dilakukan BIN, TNI, Polri, hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Jokowi meminta Kemhan mengorkestrasi informasi intelijen di berbagai lembaga dan institusi agar menjadi sebuah informasi yang satu serta solid untuk kepentingan pembuatan kebijakan-kebijakan yang tepat atau paling tidak mendekati benar.
Baca Juga:
Pengadaan Kapal Kemenhan Diduga Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah
"Itu harus diorkestrasi sehingga menjadi sebuah informasi yang solid. Tiap informasi itu diberikan ke kita untuk membangun sebuah policy, kebijakan, itu saja kesimpulannya," kata Jokowi.
"Dengan demikian, saat kita memutuskan policy, memutuskan kebijakan itu betul, paling tidak mendekati benar. Jadi langkah kerja memang harus preventif terlebih dahulu. '(Misalnya) Ini hati hati, ini akan terjadi, kemungkinan akan terjadi seperti ini'. Jangan sudah kejadian saya baru diberi tahu. Informasi intelijen menjadi sangat vital sekali,” ucap Jokowi kala itu.
Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan, Badan Intelijen Negara (BIN) tidak berada di bawah Kementerian Pertahanan (Kemhan).
"Tidak, (BIN) tidak dibawa ke Kemhan. (Kemhan) diperintahkan oleh presiden untuk semacam koordinator, untuk membantu presiden menilai," kata Prabowo kepada wartawan di Menteng, Jakarta Pusat, Senin.
Ia meluruskan, Kementerian Pertahanan hanya berperan sebagai koordinator untuk mengorkestrasi informasi yang diperoleh dan melaporkannya kepada presiden untuk dinilai dan menentukan arah kebijakan atau policy selanjutnya.
Dengan demikian, pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat, sesuai dengan informasi yang diperoleh. (Pon)
Baca Juga:
Reaksi Prabowo saat Oknum Kemenhan Bertindak bak Koboi di Tol Jagorawi
