Prabowo Suarakan Kemerdekaan Palestina di Sidang PBB, Ketua DPP PKS: Indonesia Punya Kewajiban Moral

Soffi AmiraSoffi Amira - Rabu, 24 September 2025
Prabowo Suarakan Kemerdekaan Palestina di Sidang PBB, Ketua DPP PKS: Indonesia Punya Kewajiban Moral

Presiden RI, Prabowo Subianto, saat pidato di Sidang Umum PBB. Foto: Dok. Partai Gerindra

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pidato Presiden RI, Prabowo Subianto, mengenai kemerdekaan Palestina di sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terus menuai sorotan.

Ketua DPP PKS Badan Diplomasi dan Pembinaan Luar Negeri, Syahrul Aidi Maazat menilai, aksi Prabowo merupakan momentum penting bagi diplomasi Indonesia untuk mempertegas posisinya sebagai pemimpin Global South, sekaligus menggaungkan kembali isu Palestina di forum internasional.

“Sidang Umum PBB adalah panggung strategis bagi Indonesia untuk kembali hadir di level tertinggi dunia,” ujar Syahrul kepada wartawan di Jakarta dikutip Rabu, Rabu (24/9).

Syahrul menegaskan, bahwa sikap Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina bukanlah sekadar pilihan politik luar negeri, tetapi amanat konstitusi dan warisan sejarah panjang bangsa Indonesia.

Konstitusi Indonesia jelas menyatakan, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Baca juga:

Prabowo dan Pimpinan Negara Arab Minta Donald Trump Pimpin Penyelesaian Konflik Gaza

Sementara itu, Palestina merupakan simbol nyata dari bangsa yang masih terjajah.

“Maka, Indonesia punya kewajiban moral dan historis untuk terus berdiri di samping rakyat Palestina,” tegasnya.

Syahrul juga menilai, keberanian Indonesia mengangkat isu Palestina akan memperkuat peran sebagai pemimpin Global South yang selama ini menjadi suara negara-negara berkembang.

Indonesia memiliki legitimasi moral untuk menjadi juru bicara bagi negara-negara yang terpinggirkan dalam sistem internasional.

“Dengan menyuarakan Palestina, Indonesia sekaligus menunjukkan kepemimpinan yang berpihak pada keadilan dan kemanusiaan global,” jelasnya.

Baca juga:

8 Momen Tepuk Tangan Hadirin Saat Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB

Ia menambahkan, peran aktif Indonesia dalam isu Palestina juga akan memperkuat posisi dalam mendorong reformasi tata kelola internasional.

Khususnya, Dewan Keamanan PBB, yang dinilai belum adil dan seringkali gagal menghadirkan solusi bagi konflik berkepanjangan di Timur Tengah.

Menurut Syahrul, dunia internasional harus mendengar pesan tegas dari Indonesia bahwa kemerdekaan Palestina bukan hanya isu regional, tetapi isu universal.

“Ini soal hak asasi manusia, soal keadilan, dan soal martabat bangsa,” tutup Syahrul.

Baca juga:

Pidato Perdana di Sidang Majelis Umum PBB, Prabowo Siap Kerahkan 20 Ribu Pasukan Perdamaian

Sekadar informasi, Presiden Prabowo menyampaikan pidato di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB di Markas Besar PBB, New York, AS, Selasa (23/9) waktu setempat.

Prabowo kembali menyinggung konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB.

Demi mengatasi persoalan Palestina-Isael, Prabowo menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang mendukung secara penuh two state solution atau solusi dua negara.

Ia menyatakan, Palestina harus segera merdeka dan Israel juga akan diakui.

Prabowo juga mengungkapkan, Israel tetap perlu mendapat penghormatan dan dijamin keselamatan serta keamanannya. (knu)

#Prabowo Subianto #Sidang PBB #Pengakuan Palestina #PBB
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Perintahkan Semua Kantor Desa Diaudit, Menkeu Purbaya Didemo Para Kades
Presiden RI, Prabowo Subianto. memerintahkan semua kantor desa diaudit. Menkeu Purbaya pun didemo oleh para kades.
Soffi Amira - Kamis, 25 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Perintahkan Semua Kantor Desa Diaudit, Menkeu Purbaya Didemo Para Kades
Indonesia
Prabowo Tegaskan Penertiban Kawasan Hutan: Kita Lawan Penyimpangan Puluhan Tahun!
Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan, Satgas PKH akan terus melawan penyimpangan yang berlangsung lama.
Soffi Amira - Rabu, 24 Desember 2025
Prabowo Tegaskan Penertiban Kawasan Hutan: Kita Lawan Penyimpangan Puluhan Tahun!
Indonesia
Satgas PKH Rebut 4 Juta Hektare Hutan, 20 Perusahaan Sawit dan 1 Tambang Ditagih Denda Rp 2,3 Triliun
Satgas PKH berhasil merebut kembali 4 juta hektare hutan ilegal. 20 perusahaan sawit dan satu tambang didenda Rp 2,34 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 24 Desember 2025
Satgas PKH Rebut 4 Juta Hektare Hutan, 20 Perusahaan Sawit dan 1 Tambang Ditagih Denda Rp 2,3 Triliun
Indonesia
Kejagung Selamatkan Rp 6,6 Triliun, Prabowo: Bisa Bangun 100 Ribu Rumah untuk Korban Bencana
Kejagung berhasil menyelamatkan Rp 6,6 triliun. Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan, uang itu bisa membangun 100 ribu rumah untuk korban bencana.
Soffi Amira - Rabu, 24 Desember 2025
Kejagung Selamatkan Rp 6,6 Triliun, Prabowo: Bisa Bangun 100 Ribu Rumah untuk Korban Bencana
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Pecat Bahlil karena Ketahuan Bohong Listrik di Aceh Sudah Menyala
Presiden RI, Prabowo Subianto, kabarnya memecat Menteri ESDM, Bahlil Lahadaila. Ia ketahuan berbohong soal listrik di Aceh yang sudah menyala.
Soffi Amira - Kamis, 18 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Pecat Bahlil karena Ketahuan Bohong Listrik di Aceh Sudah Menyala
Indonesia
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Presiden RI, Prabowo Subianto, mendorong pengembangan tanaman berbasis komoditas di Papua.
Soffi Amira - Rabu, 17 Desember 2025
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Indonesia
Aceh Minta Bantuan UNDP & UNICEF, Begini Respons Perwakilan PBB di RI
PBB telah memberikan dukungan teknis di Aceh, Sumut, dan Sumbar sesuai mandat masing-masing badan PBB, baik di tingkat daerah maupun nasional melalui kementerian terkait.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Desember 2025
Aceh Minta Bantuan UNDP & UNICEF, Begini Respons Perwakilan PBB di RI
Indonesia
Pemda Aceh Minta Bantuan ke PBB, Pemerintah Diminta Buka Komunikasi agar tak Salah Persepsi
Pemerintah harus fokus dan bergerak secara cepat, tepat, serta simultan agar keluhan-keluhan masyarakat terdampak banjir bisa tertangani sesegera mungkin.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
Pemda Aceh Minta Bantuan ke PBB, Pemerintah Diminta Buka Komunikasi agar tak Salah Persepsi
Indonesia
Aceh tak Punya Kewenangan untuk Minta Bantuan ke PBB, Mesti Izin ke Pemerintah Pusat
Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun2 014 tentang Pemerintahan Daerah mengatakan politik luar negeri kewenangan mutlak yang dimiliki pemerintah pusat.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
Aceh tak Punya Kewenangan untuk Minta Bantuan ke PBB, Mesti Izin ke Pemerintah Pusat
Bagikan