Prabowo Segera Perintahkan Menkeu Siapkan Kajian PPN Beda Tarif

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 05 Desember 2024
Prabowo Segera Perintahkan Menkeu Siapkan Kajian PPN Beda Tarif

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPR menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto bakal menyiapkan kajian mengenai pengenaan pajak agar nantinya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak hanya berlaku dalam satu tarif yang sama.

Artinya, nanti terdapat komoditas objek pajak yang akan dikenai tarif PPN lama 11 persen dan ada satu lagi yang bakal diberlakukan kenaikan PPN baru menjadi 12 persen.

Kajian tersebut disiapkan untuk merespons kekhawatiran masyarakat terkait keputusan pengenaan PPN 12 persen yang tetap bakal berlaku mulai 1 Januari 2025. Keputusan pemberlakuan PPN 12 persen itu didapatkan usai DPR RI bertemu dengan Presiden hari ini.

Baca juga:

Prabowo Putuskan PPN 12% Tetap Berlaku Januari 2025

"Pak Presiden tadi menjawab bahwa akan dipertimbangkan dan akan dikaji mungkin dalam satu jam ini Pak Presiden akan meminta Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dan beberapa menteri untuk rapat dalam mengkaji usulan dari masyarakat maupun dari DPR tentang beberapa hal pajak yang harus diturunkan," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, saat jumpa pers di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (5/12).

Menurut Dasco, PPN baru sebesar 12 persen itu tidak diberlakukan untuk semua kategori. "Untuk PPN 12 persen akan dikenakan hanya pada barang-barang mewah," ujarnya merujuk hasil pertemuan dengan Presiden.

Wakil Ketua DPR itu mencontohkan barang-barang mewah yang dimaksud akan dikenai PPN 12 persen nantinya merupakan komoditas seperti apartemen mewah, rumah mewah, hingga mobil mewah. "Jadi (penerapan PPN 12 persen) secara selektif," tandas politikus Gerindra itu. (*)

#Kenaikan PPN #PPN 12 Persen #Prabowo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Program Ambulans Udara Mulai Diujicobakan Pakai Helikopter
Pemerintah telah melakukan uji coba melalui latihan evakuasi medis menggunakan helikopter di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
Program Ambulans Udara Mulai Diujicobakan Pakai Helikopter
Indonesia
Prabowo Sebut Pakar Pesan Pemimpin Tidak Boleh Joget, Rakyat Kita Suka Joget
“Saya sudah dipesan saya tidak boleh joget. Jadi, pakar-pakar itu, mereka merasa tidak pantas pemimpin Indonesia joget. Gimana? Rakyat kita suka joget kok,” kata Prabowo
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 19 September 2026
Prabowo Sebut Pakar Pesan Pemimpin Tidak Boleh Joget, Rakyat Kita Suka Joget
Indonesia
PAN Tegaskan Bakal Terus Bersama Prabowo Subianto
Zulhas mengatakan kebersamaan tersebut bukan semata-mata didasarkan pada kalkulasi politik atau keinginan untuk berada dalam pemerintahan,
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PAN Tegaskan Bakal Terus Bersama Prabowo Subianto
Indonesia
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Pengakuan itu harus menjadi motivasi bagi partai politik lainnya untuk melahirkan kader yang bisa bekerja untuk rakyatnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Indonesia
Prabowo Janji Beri Sanksi Tambahan ke Perusahaan Penyebab Karhutla
Presiden juga memerintahkan pimpinan-pimpinan daerah segera mencabut peraturan daerah yang membuka ruang adanya pembakaran hutan dan lahan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Prabowo Janji Beri Sanksi Tambahan ke Perusahaan Penyebab Karhutla
Indonesia
Presiden Prabowo Spill akan Ada Investasi Besar Masuk ke Indonesia
Aktivitas investasi tetap berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
Presiden Prabowo Spill akan Ada Investasi Besar Masuk ke Indonesia
Indonesia
Persiden Prabowo Tegaskan Hubungan Personal tak Ganggu Penegakan Hukum, Sebut tak Punya Kawan
Kepentingan negara harus ditempatkan di atas hubungan pribadi maupun kepentingan kelompok.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
Persiden Prabowo Tegaskan Hubungan Personal tak Ganggu Penegakan Hukum, Sebut tak Punya Kawan
Indonesia
Presiden Prabowo Ungkap 3 Masalah Bangsa yang Harus Segera Dibereskan: Pangan, BBM, Kemiskinan
Kebutuhan pangan dan energi menjadi prioritas utama pemerintah karena berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
Presiden Prabowo Ungkap 3 Masalah Bangsa yang Harus Segera Dibereskan: Pangan, BBM, Kemiskinan
Indonesia
Dana Desa Sudah Mengalir, Tapi Jembatan tak Terbangun, Presiden Prabowo: Ke Mana Uang Itu?
Prabowo mempertanyakan mengapa kebutuhan dasar masyarakat masih belum seluruhnya terpenuhi meski pemerintah telah mengalokasikan anggaran ke daerah dan desa
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
Dana Desa Sudah Mengalir, Tapi Jembatan tak Terbangun, Presiden Prabowo: Ke Mana Uang Itu?
Bagikan