Prabowo Perintahkan Percepatan Hilirisasi, Dulu Cuma Fokus Komoditas Nikel

MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan mempercepat hilirisasi di sektor perikanan, kehutanan, pertanian, minyak dan gas, hingga mineral dan batu bara.

"Arahan Bapak Presiden Prabowo, dalam beberapa rapat dengan kami, beliau akan mendorong hilirisasi semua sektor, ada 26–28 komoditas yang akan didorong,” ujar Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Bahlil Lahadalia.

Selama ini, perhatian pemerintah terkait hilirisasi tertuju pada komoditas nikel. Akan tetapi, bukan berarti komoditas lainnya tidak melakukan hilirisasi.

“Hilirisasi tembaga kan sekarang sudah jalan. Kemudian bauksit. Kemudian kami mendorong (hilirisasi) komoditas timah. Minyak dan gas juga sekarang sedang kami dorong,” kata Bahlil.

Baca juga:

Pagar Laut Ilegal di Tangerang Viral, Prabowo Instruksikan KKP Lakukan Penyegelan

Terkait dengan hilirisasi batu bara, pemerintah berupaya untuk memproduksi DME (dimetil eter) untuk menjadi pengganti LPG.

“Sekarang kami mau mendorong lagi untuk pembangunan DME. Kami dorong, wajib yang eks PKP2B melakukan hilirisasi,” kata Bahlil.

Eks PKP2B adalah bekas lahan tambang yang berasal dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

“Termasuk hilirisasi pada industri-industri lain juga kami dorong, perikanan, pertanian, kehutanan,” tuturnya.

Dorongan untuk melakukan hilirisasi bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup. Melalui hilirisasi, Bahlil meyakini bahwa lapangan pekerjaan yang tercipta dapat memberi upah yang tinggi.

“Kalau hilirisasi, janganlah kita bicara UMR. Kalau UMR itu padat karya. Hilirisasi juga padat karya, tetapi gajinya tinggi,” ucap Bahlil.

Ia menegaskan, tidak hanya meningkatkan nilai dari komoditas yang diperdagangkan, pendapatan perkapita nasional juga dapat meningkat.

Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan beranggotakan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga.

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang diakses dari laman resmi Sekretariat Negara di Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa pembentukan satgas itu bertujuan mempercepat hilirisasi di berbagai sektor dan mempercepat terwujudnya ketahanan energi nasional. Keppres itu, yang diteken oleh Presiden Prabowo pada hari Jumat (3/1).