Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan tindakan tegas terhadap pelanggaran standar beras premium dan medium. Instruksi ini disampaikan dalam rapat terbatas pada Rabu (30/7) malam, yang membahas masalah pasokan dan temuan kasus beras oplosan.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kepala Bapissus Aris Marsudiyanto, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
Fokus utama pertemuan adalah penertiban pasokan beras dan penindakan terhadap pelanggaran mutu.
Baca juga:
Toko Moderen di Solo Masih Jual Beras Oplosan, Dinas Kota Cuma Bisa Lapor ke Pemerintah Provinsi
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan agar penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar.
"Proses penegakan hukum harus berjalan," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keteranganya, Rabu (31/7).
Baca juga:
Sebelumnya, Kapolri Listyo Sigit mengungkapkan bahwa empat produsen beras besar — PT FS, PT WPI, SY, dan SR — telah dinaikkan ke tahap penyidikan terkait dugaan pelanggaran standar mutu atau beras oplosan. Keputusan ini diambil setelah Satgas Pangan Polri memeriksa 16 produsen besar, 39 saksi, dan empat ahli.
Penyidik juga telah melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, dan pemasangan garis polisi di lokasi produksi serta gudang. Kasus pelanggaran mutu beras ini juga diungkap di berbagai daerah lain.
