Prabowo Larang Tanah BUMN Dijual Harga Pasar, Satgas Perumahan: Itu Haram, Harus untuk Kepentingan Rakyat

MerahPutih.com - Pemerintah terus mempercepat program pembangunan perumahan nasional sebagai bagian dari agenda pemerataan kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto mendorong pemanfaatan lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendukung percepatan penyediaan rumah bagi masyarakat.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan Presiden Prabowo telah berulang kali menegaskan bahwa tanah milik BUMN pada dasarnya merupakan aset negara yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

Karena itu, lahan tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas komersial yang dijual dengan harga pasar.

“Pak Prabowo sudah katakan beberapa kali bahwa tanah milik BUMN adalah tanah milik rakyat Indonesia. Sehingga tanah itu tidak boleh dijual dengan harga pasar. Itu haram. Itu khusus untuk subsidi rakyat, untuk perumahan,” ujar Hashim dalam Pencanangan Pembangunan Hunian dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah di Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (16/3).

Baca juga:

Aset BUMN Bakal Dipetakan Buat Kejar Program 3 Juta Rumah

Menurut Hashim, arahan tersebut muncul karena adanya kecenderungan sebagian pihak yang ingin mengambil keuntungan dari nilai komersial tanah milik negara.

Jika tanah BUMN dilepas mengikuti harga pasar, maka tujuan pemerintah untuk menghadirkan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah akan semakin sulit tercapai.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa lahan-lahan BUMN seharusnya diprioritaskan untuk mendukung program perumahan rakyat, khususnya dalam rangka mempercepat target pembangunan jutaan unit rumah.

Hashim juga menilai program pembangunan perumahan memiliki dampak strategis tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi perekonomian nasional.

Menurutnya, pembangunan sektor perumahan memiliki efek berganda (multiplier effect) yang besar terhadap berbagai sektor industri.

“Dengan program perumahan ini, kita bisa mendorong bahkan mencapai laju pertumbuhan ekonomi 8 persen atau lebih,” katanya.

Baca juga:

KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat

Ia menjelaskan, ketika pembangunan rumah meningkat, maka berbagai industri penunjang ikut bergerak, mulai dari bahan bangunan hingga sektor manufaktur.

“Anak-anak yang belajar makroekonomi pun tahu bahwa begitu banyak sektor akan bergerak. Semen, mebel, kabel listrik, besi, kayu, semuanya saling terkait,” ujar Hashim.

Meski pembangunan perumahan terus didorong secara masif, Hashim mengingatkan agar pelaksanaan program tersebut tidak hanya berfokus pada jumlah unit yang dibangun.

Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas bangunan agar masyarakat mendapatkan hunian yang layak dan tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. (Pon)