Prabowo Kritik Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah di Depan Ratusan Emak-emak

MerahPutih.com - Di depan ratusan istri purnawirawan TNI-Polri dan putri mantan presien Soeharto, Siti Hediati Hariyadi atau yang dikenal Titiek Soeharto, calon presiden Prabowo Subianto mengkritisi paket kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia jilid 16.

Menurut Prabowo, hal tersebut memberikan peluang besar bagi pihak asing untuk masuk dan menguasai 28 sektor industri di dalam negeri.

Selain itu, kata Prabowo, paket kebijakan ekonomi tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) terutama pada Pasal 33 Ayat 1 yang mengatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

"Indikator-Indikator saat ini menunjukkan bahwa negara kita sedang memprihatinkan. Baru saja pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang menurut saya itu wujud bahwa kita menyerah total kepada bangsa asing. Negara kita sangat kaya memiliki banyak sumber daya alam yang bisa kita kelola sendiri," kata Prabowo di Desa Bojong koneng, Babakan madang, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/11).

Capres nomer urut 02 itu menjelaskan, pasar merupakan sumber kekayaan bagi sebuah negara. Sebab, pasar merupakan pusat perputaran ekonomi rakyat.

Di Eropa saja, lanjut Prabowo, produk atau barang yang berasal dari luar Eropa tidak bisa masuk seenaknya untuk dijual bebas di sana. Sebab, negara-negara di Eropa telah memproteksi pasar dan sumber-sumber ekonomi lainnya hanya untuk kalangan masyarakat ekonomi Eropa saja.

"Selain itu, pemerintah Amerika juga saat ini melindungi rakyatnya. Dia tutup pasar dunia. Kalau produk luar yang mau masuk dikenakan pajak bea masuk yang tinggi. Dia memberikan kesempatan kepada rakyatnya dan memberikan peluang ekonomi yang besar kepada rakyatnya. Itulah tujuan sebuah negara. Negara harus melindungi rakyatnya. Tapi pemerintah kita justru membuka seluas-luasnya kepada asing. Semua boleh masuk bahkan pekerja kasar juga boleh masuk, ini luar biasa," sesal Prabowo.

Labrak Pasal

Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu juga menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah melanggar Pasal 33 Ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

"Sekarang nyatanya pelabuhan-pelabuhan dikuasai oleh asing dan bandara militer dikuasai oleh swasta. Itu adalah objek-objek vital kita untuk hajat hidup rakyat Indonesia dan harus dikuasai oleh negara. Ini di mana kedaulatan kita sebagai bangsa dan negara. Negara kita telah tergadaikan," papar Prabowo.

Ia menjelaskan, dengan dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi jilid 16 tersebut oleh pemerintah justru akan membuat rakyat menjadi sulit untuk hidup lebih sejahtera karena harus bersaing dengan pengusaha pengusaha asing yang memiliki modal sangat besar.

Apalagi, kata Prabowo, dalam sistem kapitalisme tidak memberikan ruang dan peluang kepada rakyat kecil untuk bisa sukses mengembangkan usahanya karena tidak memiliki modal.

"Jadi artinya rakyat kita, anak-anak kita emak-emak gak boleh jadi kaya. Gak boleh jadi makmur. Gak mungkin, dan kita harus mengakui bahwa sistem kapitalisme tidak memberikan peluang kepada rakyat kecil, dan tidak mungkin seorang pengusaha bisa berhasil kalau tidak dibantu oleh pemerintah," imbuhnya.

Karena itu, jika dirinya dan Sandiaga Salahuddin Uno diberikan mandat dan kepercayaan oleh rakyat Indonesia dalam memenangkan Pilpres 2019. Maka ia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan aset-aset dan kekayaan bangsa Indonesia untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

"Kita akan berjuang sekuat mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, dan menjalankan pasal 33 UUD 1945 dengan sebaik-baiknya," tandas Prabowo. (Pon)