Eddy Flo
MerahPutih.Com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Lukman Edy menilai janji Capres Prabowo Subianto yang akan membebaskan terpidana yang dituduh dikriminalisasi pemerintah merupakan pelanggaran hukum.
Sebab, menurut Edy, orang yang sudah melewati proses hukum hingga divonis oleh peradilan tidak mudah untuk dibebaskan meskipun oleh seorang presiden.
"Kalau Pak Prabowo menyatakan seperti itu maka itu bagian dari sosok Pak Prabowo yang tak mengerti penegakan hukum di Indonesia," kata dia kepada wartawan di posko cemara, Rabu (27/2).
Kata Politisi PKB, kewenangan presiden untuk membebaskan seorang terpidana memang ada, seperti pemberian Grasi atau Abolisi. Namun itu bukan berarti presiden mempunyai kewenangan mutlak.
Di zaman orba mungkin demikian, jelas Edy, tetapi di era reformasi grasi dan abolisi masih harus dikonsultasikan dengan MA dan DPR.
"Yang abolisi konsultasi dengan DPR yang grasi dengan MA," terangnya.
Menambahkan, mantan menteri percepatan pembangunan daerah tertinggal era pemerintahan SBY itu juga menganggap upaya Prabowo untuk membebaskan terpidana merupakan bagian dari intervensi hukum.
Dan cara-cara seperti ini, tentu sangat tidak elok bagi penegakan hukum tanah air kedepannya.
"Pak Prabowo tak mengerti soal pemisahan kekuasaan. Dia masih Berhalusinasi tentang kejayaan masa orba," tukas Lukman Edy.
Sebelumnya, Capres nomor 02 Prabowo Subianto menyebut akan membebaskan terpidana yang diduga dikriminalisasi oleh pemerintah saat menggelar safari politik ke Madura, Jawa Timur, baru-baru ini.
Dia juga menyebut akan menjemput Habib Rizieq Shihab dengan pesawat pribadi jika terpilih menjadi Presiden di Pilpres 2019.(Fdi)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: TKN Duga Viral KTP WNA Masuk DPT Upaya Delegitimasi Penyelenggara Pemilu dan Pemerintah
