Prabowo Ingin Rakyat Tidak Hanya Terima UMR

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 19 November 2023
Prabowo Ingin Rakyat Tidak Hanya Terima UMR

Capres Prabowo Subianto (tengah) berfoto bersama para relawan Matahari Pagi di Jakarta, Sabtu (18/11/2023). (ANTARA/Rivan Awal Lingga)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Indonesia diyakini memiliki potensi besar untuk meraih prestasi sebagai negara ekonomi terbesar keempat di dunia.

Capres Prabowo Subianto mengatakan, jika dia diberi kepercayaan, berkeinginannya agar rakyat Indonesia tidak hanya terpaku pada penerimaan upah minimum rakyat (UMR), tetapi harus lebih dari itu.

Baca Juga:

Takziah ke Rumah Duka, Prabowo Siap Bantu Keluarga Korban Jatuhnya Pesawat Super Tucano TNI AU

"Kami tidak mau rakyat Indonesia hanya jadi pekerja kasar, terima UMR terus. Kami tidak mau. Kami ingin Indonesia makmur," tegasnya di Jakarta, Sabtu (19/11).

Prabowo memaparkan, komitmennya untuk melanjutkan program yang ditegakkan oleh Presiden Joko Widodo, yakni menjaga kekayaan Indonesia agar tidak diperjualbelikan dengan harga yang tidak sebanding kepada negara-negara lain, melindungi aset dan sumber daya alam Indonesia dari eksploitasi yang merugikan menjadi prioritasnya.

Prabowo menegaskan, menjaga kedaulatan ekonomi dan melindungi kekayaan alam dari pemanfaatan yang tidak adil, merupakan langkah yang esensial dalam membangun masa depan berkelanjutan dan adil bagi Indonesia.

"Kami tidak akan mengizinkan sumber daya alam dijual mentah. Kami ingin membangun pabrik-pabrik. Kami ingin membangun smelter, kilang. Kami ingin mengolah bahan-bahan itu menjadi barang-barang yang mahal," ujarnya.

Prabowo menegaskan, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah saat ini telah mempercepat proses pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat, serta memberikan contoh yang menginspirasi bagi negara-negara lain dalam menangani krisis serupa di dunia.

"Harus mengakui bahwa Presiden Joko Widodo dan pemerintahnya, dan sekarang saya bagian dari pemerintah ini, telah berhasil menjaga bangsa ini. telah berhasil membawa bangsa ini keluar dari pandemi COVID-19 paling cepat dari seluruh dunia," jelasnya. (Pon)

Baca Juga:

Prabowo Klaim sebagai Jenderal Tukang Pijat Gus Dur dan Cocok dengan NU

#Pilpres #Pemilu #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Bagikan