Prabowo-Gibran Jangan Rombak UU untuk Tambah Kursi Menteri, demi Harum di Awal Pemerintahan

Frengky AruanFrengky Aruan - Rabu, 01 Mei 2024
Prabowo-Gibran Jangan Rombak UU untuk Tambah Kursi Menteri, demi Harum di Awal Pemerintahan

Presiden terpilih, Prabowo Subianto (kiri) didampingi wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka (kanan), saat di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu (24/4). Foto: ANTARA FOTO/April

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diminta untuk tidak merombak undang-undang (UU) dengan tujuan menambahkan lagi komposisi menteri. Dalam amanat UU saat ini komposisi menteri terdapat 34 kursi.

Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan, jika Prabowo-Gibran ngotot merombak UU, maka akan memberikan citra buruk di awal pemerintahan. Pasalnya, mengubah format itu menjadi lebih banyak akan berdampak bagi keuangan negara yang berimbas pada kesejahteraan rakyat.

Baca juga:

Partai Gelora Tolak PKS Masuk Koalisi Prabowo, Gerindra Yakin Ada Titik Temu

"Pak Prabowo tinggal menjalankan eksekusi saja perintah undang-undang itu agar pak Prabowo dan Gibran itu harum namanya di mata publik dengan tidak menambah kursi menterinya," ujar Ujang saat dihubungi awak media, Rabu (1/5).

Ujang menambahkan, selain tetap menggunakan format 34 menteri, kabinet Prabowo-Gibran juga harus mementingkan kualitas para pembantu presiden dan wakil presiden untuk menjalankan roda pemerintahan hingga akhir masa jabatan pada 2029.

"Di awal pemerintahan Prabowo-Gibran harus bagus, harus baik, harus proporsional, maka 34 itu menurut saya cukup ideal karena itu yang diberikan perintah oleh undang-undang," ujarnya.

Baca juga:

Belum Diajak Bicara Prabowo soal Kursi Menteri, NasDem ‘Sadar Diri’

Untuk diketahui, ada sembilan partai politik yang mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 yang masuk dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Mereka di antaranya, empat partai politik parlemen yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat.

Kemudian lima partai non-parlemen yaitu PBB, Partai Gelora Indonesia, PSI, Partai Garuda, Partai Prima. Belum lagi partai lain yang baru menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran baik PKB dan NasDem. (Asp)

#Prabowo Subianto #Undang-Undang
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ekspose Kasus Dugaan Makar Penyadapan Prabowo Ditunda, Bareskrim Ungkap Alasannya
Bareskrim Polri menunda ekspose hasil penyidikan kasus dugaan makar terkait penyadapan Prabowo. Agenda bersama Kejagung dijadwalkan berlangsung pekan depan.
Soffi Amira - 1 jam, 55 menit lalu
Ekspose Kasus Dugaan Makar Penyadapan Prabowo Ditunda, Bareskrim Ungkap Alasannya
Indonesia
Puan Minta Publik Sabar, Prabowo Umumkan Cawapres 25 November 2026
Puan Maharani meminta publik bersabar menunggu pengumuman cawapres Prabowo pada 25 November 2026. Penentuan nama sepenuhnya hak prerogatif Presiden.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan Minta Publik Sabar, Prabowo Umumkan Cawapres 25 November 2026
Indonesia
Bersih-Bersih Lingkaran Inti Presiden Prabowo, PNS Istana Masuk Radar Sterilisasi
Wamensesneg Juri Ardiantoro memastikan sterilisasi lingkungan Presiden Prabowo Subianto telah berjalan pascakasus penyadapan ilegal. Pemeriksaan mencakup PNS hingga tenaga profesional di sekitar Istana.
Wisnu Cipto - Kamis, 19 November 2026
Bersih-Bersih Lingkaran Inti Presiden Prabowo, PNS Istana Masuk Radar Sterilisasi
Indonesia
PSI Belum Tinggalkan Koalisi Prabowo, Dasco: Belum Ada Partai yang Mundur
Dasco menegaskan PSI masih berada di koalisi pemerintahan Prabowo. Mundurnya sejumlah kader, termasuk Raja Juli dan Giring, tak mengubah posisi partai.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
PSI Belum Tinggalkan Koalisi Prabowo, Dasco: Belum Ada Partai yang Mundur
Indonesia
Kapolri Ungkap Belum Ada Tersangka Makar dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Masih Diselidiki
Kapolri mengungkap belum ada tersangka dalam kasus dugaan makar. Bareskrim Polri masih mengumpulkan alat bukti dan mendalami keterangan saksi.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
Kapolri Ungkap Belum Ada Tersangka Makar dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Masih Diselidiki
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso Segera Jalani Sidang Etik Hari ini
Polri menjadwalkan sidang etik Irjen Eko Hadi Santoso pada 17 November 2026, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus penyadapan Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 17 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso Segera Jalani Sidang Etik Hari ini
Indonesia
Bocoran Nama Wapres Baru, Semua Ketum Partai Koalisi Manut Gerindra
Seluruh partai koalisi sepakat mendukung calon wakil presiden yang diusung Gerindra. Bocoran nama pengganti Wapres Gribran.
Wisnu Cipto - Minggu, 15 November 2026
Bocoran Nama Wapres Baru, Semua Ketum Partai Koalisi Manut Gerindra
Indonesia
Presiden: Orang yang Bisa Membuat Revolusi di Indonesia ialah Prabowo
Prabowo menegaskan tidak akan mundur menghadapi berbagai ancaman dari pihak asing.
Dwi Astarini - Minggu, 15 November 2026
Presiden: Orang yang Bisa Membuat Revolusi di Indonesia ialah Prabowo
Indonesia
Pulang dari Manila dan Shenzhen, Prabowo Siap Cari Pengganti Wapres: Tunggu Bisikan dari Yang Maha Kuasa
Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mencari pengganti wakil presiden sepulang dari Manila dan Shenzhen usai Gibran Rakabuming berhenti. Simak pernyataan dan aturan UUD 1945.
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 14 November 2026
Pulang dari Manila dan Shenzhen, Prabowo Siap Cari Pengganti Wapres: Tunggu Bisikan dari Yang Maha Kuasa
Indonesia
Parpol Koalisi Punya Waktu Sepekan Pastikan Wapres untuk Prabowo
Presiden Prabowo akan mendiskusikan kandidat wakil presiden (wapres) baru bersama parpol koalisi selama satu pekan ke depan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 14 November 2026
Parpol Koalisi Punya Waktu Sepekan Pastikan Wapres untuk Prabowo
Bagikan